Kawasan tanpa rokok ilustrasi (Foto: Freepik)
Pro kontra terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) terus bergulir di masyarakat, termasuk kalangan pedagang kecil di Jakarta. Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) Perda KTR DPRD DKI Jakarta tengah melakukan finalisasi pasal-pasal yang mengatur kawasan tanpa rokok.
Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Bidang Komunikasi Publik dan Sosial, Chico Hakim, mengingatkan jika Raperda KTR terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan realitas sosial dan ekonomi, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi masyarakat luas.
“Jika rancangan KTR terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan realitas sosial, risiko terbesar adalah masyarakat kecil yang terdampak langsung—pedagang asongan, UMKM, hingga pekerja di sektor informal,” kata Chico, Selasa (30/9/2025).
Chico menyatakan, meskipun semangat menjaga kesehatan publik sangat baik, implementasi kebijakan tersebut harus proporsional.
“Jangan sampai regulasi justru memperlebar jurang ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu disiapkan roadmap transisi, misalnya penegakan bertahap, pemberian alternatif ruang merokok yang sesuai standar, edukasi publik, hingga mitigasi dampak ekonomi bagi UMKM dan pekerja,” ucapnya.