BLOGINDO

^{_{Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bersalaman dengan jamaah usai shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Semarang, Jumat (13/12/2024). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)}}

 Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melaksanakan shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Jawa Tengah (Jateng), di sela kunjungan kerjanya di Kota Atlas.

Dengan mengenakan batik berwarna biru, Wapres tiba di Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Jumat, sekitar pukul 11.05 WIB didampingi jajaran pejabat terkait.

Tampak antara lain Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng KH Ahmad Darodji.

Bertindak sebagai khatib pada shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman Semarang adalah Prof Imam Yahya, selaku Ketua Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerja sama YPKPI Masjid Raya Baiturrahman Jateng.

Guru Besar Universitas Islam Negeri(UIN) Walisongo Semarang itu membawakan khutbah Jumat dengan tema “Mitigasi Bencana”. Sedangkan sebagai imam adalah KH Ulil Abshor Al Hafidz.

Usai shalat Jumat, Wapres akan menghadiri Apel Kesiapsiagaan dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas Tanggap Bencana (BTB) dan Rumah Sehat Baznas (RSB) 2024 di Semarang.

Kegiatan yang berlangsung Lapangan Simpang Lima Semarang pada 13-14 Desember 2024 akan dihadiri oleh 5.000 peserta dan akan dibuka oleh Wapres Gibran, dihadiri sejumlah menteri, serta pimpinan Baznas seluruh Indonesia

Ketua Baznas RI Prof KH Noor Achmad mengatakan apel kesiapsiagaan itu sekaligus juga memperlihatkan bahwa Baznas selama ini telah mengabdikan diri untuk membantu masyarakat terhadap mereka yang terkena bencana.

“Kami ingin melibatkan semua komponen masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan akan banyak orang yang berpartisipasi, berempati, bersimpati terhadap saudara-saudara yang terkena bencana dari unsur-unsur keagamaan yang dikoordinasikan oleh Baznas RI,” katanya.

^{_{Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) C-Suite Access bertema Indonesia’s Economic and Political Outlook 2025 di Jakarta, Sabtu (30/11/2024). (ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian)}}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meyakinkan para investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian perekonomian dunia.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 yang tercatat 4,95 persen. Menurutnya, capaian ini lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara seperti Singapura (4,1 persen), Arab Saudi (2,8 persen), dan Meksiko (1,5 persen).

“Pertama-tama, Indonesia berhasil tumbuh di kisaran 5 persen dalam satu dekade terakhir. Hanya sedikit negara seperti Indonesia yang mampu mengendalikan inflasi di bawah 2 persen. Menurut saya juga, rasio utang kita terhadap PDB juga sangat rendah, sekitar 40 persen,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Tingkat pengangguran (per Agustus 2024) juga turun menjadi 4,91 persen jika dibandingkan dengan Agustus 2023 sebesar 5,32 persen. Kemudian, jumlah pekerja bertambah 4,7 juta orang dari 139,9 juta (Agustus 2023) menjadi 144,6 juta orang (Agustus 2024), dengan proporsi sebanyak 42,05 persen merupakan pekerja formal, dan 57,95 persen pekerja informal.

“Kemarin Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan gaji minimum tahun depan sebesar 6,5 persen. Jadi, itu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Menurut saya, menjaga kelas menengah di Indonesia itu sangat penting, karena tujuan kita adalah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas. Jadi kita ingin mempercepat pembangunan, sehingga dalam waktu 10 tahun dapat mencapai angka pendapatan per kapita di atas 12 ribu dolar AS,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini juga sudah ada beberapa provinsi di Indonesia yang pendapatan per kapitanya yang cukup tinggi. Misalnya, di Jakarta sebesar 22 ribu dolar AS, lalu di Kalimantan Timur dan beberapa provinsi di Pulau Sumatera mempunyai pendapatan per kapita sekitar 17 ribu dolar AS.

“Jadi, tugas Pemerintah adalah bagaimana agar lebih setara, tidak ada disparitas (pendapatan) antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah membangun Indonesia berdasarkan Indonesia-sentris bahwa pusat gravitasinya berpindah dari Pulau Jawa ke Indonesia Timur, dan Pemerintah telah membangun 22 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk itu,” papar Airlangga.

Menko menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, Indonesia juga cukup aktif dalam keanggotaannya di berbagai forum ekonomi multilateral. Misalnya, Indonesia merupakan penggagas Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang salah satunya mengikutsertakan China di dalamnya, kemudian bersama AS juga membentuk Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

^{_{Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Raden Isnanta. (ANTARA/HO-Kemenpora)}}

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menegaskan komitmennya menjalankan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang diamanahkan untuk menjadi pedoman bagi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), khususnya di lingkungan Kemenpora.

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora, Raden Isnanta, menyampaikan pesan utama Presiden Prabowo Subianto selaku Penasehat Nasional Korpri, agar menjadi pedoman bagi seluruh anggota KORPRI, termasuk penguatan solidaritas, inovasi pelayanan, dan disiplin kerja.

“Perkuat solidaritas dan kerja sama Korpri. Jadikan Korpri simbol persatuan, kolaborasi, dan stabilitas nasional melalui kerja sama dengan seluruh komponen bangsa,” kata Deputi Isnanta mengutip arahan Presiden dikutip dari laman Kemenpora. Pesan tersebut disampaikan dalam upacara peringatan HUT Korpri di halaman kantor Kemenpora, Jakarta, Sabtu.

Presiden juga menekankan pentingnya dorongan terhadap inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dan E-Government. Selain itu, integritas tinggi, disiplin, dan kepatuhan hukum juga diharapkan menjadi landasan bagi seluruh anggota KORPRI.

Isnanta turut menyoroti transformasi Korpri menjadi Korps Pegawai ASN RI, yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diharapkan mampu memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI, dengan tujuan utama untuk memperkuat jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa,” ujarnya

Ia juga menambahkan bahwa transformasi ini bertujuan untuk memastikan hanya ada satu organisasi yang menaungi ASN, sehingga dapat menghindari dualisme dalam pembinaan ASN.

“Saya berharap Korpri menjadi satu-satunya organisasi yang menaungi ASN, sehingga tidak ada dualisme dalam pembinaan ASN, dan menjadi wahana mempercepat penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat,” sambungnya.

Lebih jauh, Isnanta mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Korpri sebagai pelaksanaan UU ASN. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi seluruh ASN.

“Korpri merupakan bagian integral dari pemerintahan dan harus terus diperkuat. Sebagai komponen strategis bangsa, Korpri berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” tegasnya.

Sebagai penutup, ia mengingatkan anggota Korpri untuk terus menjaga netralitas dalam politik serta setia kepada kepentingan rakyat dan bangsa. Transformasi yang dilakukan Korpri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang lebih baik di masa mendatang.

^{_{Ketua Komite III DPD Republik Indonesia Filep Wamafma saat ditemui awak media usai melakukan kunjungan kerja di Bawaslu Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa (26/11/2024). (ANTARA/Fransiskus Salu Weking)}}

 Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Filep Wamafma mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis harus memiliki instrumen yang jelas agar dapat ditindaklanjuti masing-masing pemerintah daerah.

Komite III DPD telah mengagendakan pertemuan dengan Menteri Sosial, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pertanian, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional, guna membahas instrumen pelaksanaan program itu.

“Harus ada rumusan instrumen bagi pemerintah daerah. Apakah makanannya disiapkan pemerintah pusat atau daerah,” katanya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa.

Menurut dia, instrumen Makan Bergizi Gratis harus dibahas dengan cermat sehingga seluruh pemerintah daerah di Indonesia dapat menyiapkan segala kebutuhan program tersebut yang efektif mulai dilaksanakan sejak 2 Januari 2025.

Pemerintah juga harus memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di masing-masing daerah.

“Jangan sampai seperti waktu PON Papua waktu itu, semua makanan didistribusi dari Surabaya ke Papua,” ujar Filep.

Dia menyebut bahwa skema program Makan Bergizi Gratis yang menyasar balita, anak usia PAUD, pelajar SD hingga SMA, ibu hamil dan ibu menyusui, sudah semestinya mengutamakan muatan lokal melalui pemanfaatan komoditas pangan lokal.

Konsep pemberdayaan tersebut, katanya, tentunya mendorong semangat petani lokal dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas produksi pangan lokal yang akan dijadikan sebagai menu utama pengolahan makanan bergizi.

“Petani semakin bersemangat dan sudah pasti program ini akan membuka lapangan pekerjaan di sektor pertanian,” ucap dia.

Selain itu, kata dia, pemerintah harus menyiapkan tenaga ahli gizi yang mengawasi proses pengolahan menu makanan sesuai asupan gizi berimbang sekaligus tenaga dokter untuk mengukur perbaikan gizi dari setiap penerima program.

Hal itu sebagai bagian dari evaluasi guna mengetahui tingkat efektivitas dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis setiap satu bulan, dan bilamana ditemukan efek lain maka tenaga medis dapat mengambil tindakan yang terukur.

“Anak-anak yang diberi makan setiap bulannya diperiksa. Kalau ada keluhan, dokter atau ahli gizi bisa cepat ambil tindakan,” ujar Filep Wamafma.

_{^{Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat menyerahkan bantuan di Kantor Bupati Flores Timur, Minggu (24/11/2024). ANTARA/HO-Puspen Kemendagri/am.}}

Pemerintah akan membangun kembali infrastruktur yang terdampak akibat konflik sosial antar-dua desa di Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat berdiskusi dengan warga di Kantor Camat Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Senin.

“Kita pastikan status jalannya, apakah itu kewenangan kabupaten atau provinsi, dan di mana nanti pemerintah pusat bisa mempercepat pembangunan infrastruktur itu,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain membangun infrastruktur, dia menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak-anak korban konflik agar mereka dapat kembali bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Apalagi, potensi akademik anak-anak di desa tersebut sangat luar biasa.

“Jadi kami akan koordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memberikan atensi tenaga pengajar di sini. Itu Bapak/Ibu, jadi yang pertama memudahkan, membantu yang kesulitan, yang kedua adalah mengasah potensi tadi,” jelasnya.

Tidak hanya fokus pada pendidikan, Bima juga mengajak masyarakat untuk mengembangkan sektor pertanian guna meningkatkan produksi hasil bumi. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan daerah tersebut salah satu pusat produksi di Flores Timur.

“Kita dorong supaya bisa menjadi kebanggaan dan pada saatnya nanti ini menjadi gudang yang memproduksi tidak saja komunitas pertanian, tapi juga calon pemimpin bangsa masa depan,” ujar

^{_{Akademisi sekaligus Doktor Ilmu Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Chairul Huda. ANTARA/Dokumentasi Pribadi}}
 Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) sekaligus Doktor Ilmu Hukum Pidana Universitas Indonesia Chairul Huda menyebut bahwa pemberantasan korupsi menjadi kurang gesit tanpa adanya UU Perampasan Aset.

Menurut dia, pemberantasan korupsi seakan tidak menjadi hal utama di Indonesia karena rancangan undang-undang (RUU) tentang perampasan aset tidak masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2025.

“Bagaimana mau dibahas (idealnya seperti apa pemberantasan korupsi lewat UU Perampasan Aset), masuk prolegnas juga tidak,” kata Chairul kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan pergerakan untuk memperkuat pemberantasan korupsi, baik dari sisi aturan maupun penguatan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum terlihat jelas.

Bahkan, terkesan melemahkan komitmen untuk memberantas tindakan ilegal yang merugikan bangsa dan negara itu.

“Yang terlihat desainnya KPK nantinya mungkin hanya untuk pencegahan,” ujar Chairul.

Chairul menilai komposisi pimpinan KPK yang baru belum mencerminkan langkah penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi ke depan akan lebih kuat dan bernas.

RUU Perampasan Aset tidak ada di daftar rancangan usulan DPR yang masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

Informasi itu berdasarkan daftar yang dibacakan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10), yang membahas evaluasi periode DPR sebelumnya yakni 2019-2024 dan usulan Prolegnas 2024-2029.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya tengah mengupayakan dialog dengan parlemen untuk memuluskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mengingat tidak masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas prioritas Tahun 2025.

“Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik, supaya begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengirim surpres (surat presiden) untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen,” kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Supratman, Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap RUU Perampasan Aset.

Ia menyebut, Presiden memiliki tekad untuk memberantas tindak pidana korupsi di Tanah Air.

^{_{Anggota Pimpinan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Prof Dr Harun Joko Prayitno saat memberi penghargaan pada wisudawan STKIP Muhammadiyah yang berprestasi di Manokwari, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/Ali Nur Ichsan}}

 Pimpinan Pusat Muhammadiyah berkomitmen untuk mendukung program Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang telah dicanangkan pemerintahan baru Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Anggota Pimpinan Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah Prof Dr Harun Joko Prayitno pada Milad Muhammadiyah ke-112 di Manokwari, Sabtu mengatakan
PP Muhammadiyah mencanangkan tema besar menghadirkan kemakmuran untuk semua.

“Kemakmuran ini tidak dimaknai sebagai kemakmuran ekonomi semata tapi di dalamnya ada kemakmuran pendidikan,” ujarnya.

Melalui konsep PUS, PP Muhammadiyah berupaya menghadirkan pendidikan di seluruh wilayah di Indonesia tidak terkecuali di tanah Papua.

Melalui berbagai Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dan perguruan tinggi di Indonesia yang berjumlah 165 perguruan tinggi, Muhammadiyah ingin menghadirkan pendidikan yang tidak memandang etnik, tidak memandang RAS, tidak memandang kultur dan tidak memandang sekat.

“Kita berharap dengan adanya program PUS maka dapat mewujudkan pemerataan pendidikan yang bermutu untuk masyarakat di Papua khususnya di Papua Barat,” ujarnya.

Di Papua Barat sendiri, Muhammadiyah menghadirkan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Manokwari.

Untuk itu, PP Muhammadiyah sangat serius dalam mendampingi STKIP Muhammadiyah Manokwari agar sesegera mungkin berubah menjadi Universitas Muhammadiyah Manokwari.

Dikti Litbang PP Muhammadiyah memprioritaskan agar dalam waktu dekat STKIP Muhammadiyah Manokwari menjadi Universitas Muhammadiyah Manokwari dengan menambah empat program studi (Prodi) sarjana S1 baru yaitu Manajemen, Informatika, Hukum dna Teknik Sipil.

“Dengan berubah status menjadi universitas maka Muhammadiyah Manokwari akan menjadi poros kekuatan bersama dalam rangka menghadirkan pendidikan untuk semua,” katanya.

Hasil akhir dari meningkatnya pendidikan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran ekonomi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat setempat, kemakmuran teknologi dalam menghadirkan kemajuan-kemajuan teknologi, kemakmuran pangan dan kemakmuran bersama.

^{_{Ilustrasi barang bukti pelaku pengedar tembakau sintetis. ANTARA/HO-Polresta Bogor Kota}}

Unit Reskrim Polsek Tambun Polres Metro Bekasi berhasil menangkap lima orang pelaku yang memproduksi dan mengedarkan narkotika jenis tembakau sintetis.

“Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 sekira jam 11.00 WIB, saat anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Tambun Selatan melakukan patroli mobil di sekitar TKP, melihat ada seseorang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang terlihat mencurigakan,” kata Kapolsek Tambun Kompol Sutirto dalam keterangannya, Jumat.

Sutirto menjelaskan kemudian tim menghampiri dan melakukan interogasi singkat kepada orang tersebut.

“Setelah dilakukan interogasi singkat ternyata benar orang tersebut mengakui sedang meletakkan atau menempel narkotika jenis tembakau sintetis, ” katanya.

Dari hasil pengakuan pelaku yang berinisial MAR kemudian anggota meminta untuk menunjukkan dimana narkotika tersebut di tempel.

“Setelah mengakui dan menunjukkan dimana barang tersebut di tempel dan didapat satu paket klip bening yang berisikan narkotika jenis daun sintetis yang di tutup dengan batu, ” kata Sutirto.

Menurut pengakuan MAR, dia disuruh menempel narkotika tersebut untuk dijual dan diedarkan oleh MN dan WP yang perannya sebagai pemegang akun media sosial instagram bernama Dark Sea Octopus untuk penjualan narkotika.

Kanit Reskrim Polsek Tambun Iptu Kukuh Setio Utomo juga mengungkapkan terdapat lima pelaku di amankan dalam kasus ini, selain tiga tersangka terdapat dua lagi yaitu MRS berperan tangan kanan peracik dan FR berperan peracik bahan menjadi tembakau sintetis siap edar.

Ada lima pelaku yang memiliki peran masing masing yang saat penggeledahan di kediaman salah satu pelaku yang berada di Perum Mustika Grande Desa Burangkeng,” ucapnya.

Kukuh menjelaskan di lokasi juga ditemukan alat dan bahan-bahan pembuatan dan peracikan narkotika jenis daun sintetis dan 10 paket klip bening yang berisikan narkotika jenis daun sintetis dimana sudah di petakan dan siap di edarkan untuk dijual lewat akun media sosial instagram.

^{_{Arsip- Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar. (ANTARA/HO-Bawaslu Lampung)}}

Bawaslu Lampung mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah merekomendasi pembatalan pasangan calon (palon) wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 02 Wahdi- Qomaru Zaman kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Metro.

“Kami tidak pernah memberikan rekomendasi pembatalan pasangan calon wali kota-wakil wali kota Metro ke KPU,” kata Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar di Bandarlampung, Rabu.

Namun, ia menyampaikan bahwa jajaran pengawas hanya meneruskan surat putusan Pengadilan Negeri Metro atas calon wakil wali kota Metro Qomaru Zaman.

“Kami hanya meneruskan putusan Pengadilan Negeri Metro,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji putusan KPU Metro yang mendiskualifikasi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02 dari kontestasi Pilkada Metro 2024.

“Kami masih mengkaji putusan KPU Kota Metro yang memutuskan Pilkada Metro hanya akan diikuti calon tunggal,” kata dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro, Provinsi Lampung membatalkan pencalonan paslon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 02 dr. Wahdi, Sp.O G(K)., M.H. – Drs. Qomaru Zaman, M.A.

KPU Kota Metro dalam keterangan resminya, Rabu, menyampaikan bahwa hal tersebut berdasarkan atau menindaklanjuti Surat Bawaslu Kota Metro Nomor 305/PP.00.02/Κ.ΙA-15/11/2024 Tanggal 10 November 2024 Perihal Surat Pengantar dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Metro Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Met Tanggal 1 November 2024.

Keputusan tersebut menyatakan Drs. Qomaru Zaman, M.A. Bin M. Kasiro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemilihan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum (pelanggaran pidana pemilihan dengan dapat dikenai sanksi pembatalan pasangan calon).

Kemudian, menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Atas dasar itu, KPU Kota Metro membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2 (dua) atas nama Calon Walikota dr. Wahdi, Sp.OG(K)., M.H. dan Drs. Qomaru Zaman, M.A.

Kemudian, tidak mengikutsertakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Metro 2024.

^{_{Arsip foto – Prajurit TNI dari Satgas Batalyon Mekanis (Yonmek) TNI Kontingen Garuda Indobatt XXIII-R/UNIFIL membersihkan puing-puing badan jalan untuk membuka jalur distribusi logistik di Lebanon Selatan, Senin (4/11/2024). ANTARA/HO-Penerangan Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-R/UNIFIL.}}

 Argentina menarik empat tentara mereka dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL), kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix.

“Argentina telah membawa pulang, saya yakin, empat tentara dari kelompok pemantau UNIFIL di Lebanon. Sudah menjadi hak prerogatif semua negara anggota untuk membuat keputusan tersebut. Jadi, kami mencatat ini,” kata Lacroix saat konferensi pers, Selasa (19/11).

Argentina menjadi negara donor UNIFIL pertama yang menarik pasukannya dari misi penjaga perdamaian di tengah peningkatan eskalasi di perbatasan Israel-Lebanon dan serangan terhadap posisi UNIFIL.

Sejak 1 Oktober, militer Israel melancarkan operasi darat terhadap pasukan Hizbullah di Lebanon selatan sambil melanjutkan aksi saling serang lewat udara dan serangan roket yang masih berlangsung sejak eskalasi konflik bersenjata di Jalur Gaza.

Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon telah mencapai lebih dari 2.500 orang.

PBB mengatakan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di Lebanon kerap diserang Israel selama terjadi konflik antara Israel dan Hizbullah.