BLOGINDO

^{_{Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari (layar: kiri atas) dalam acara Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment and Economic) Outlook 2025, di Jakarta, Kamis (09/01/25)}}

 Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari memperkirakan perekonomian Indonesia yang direfleksikan pendapatan domestik bruto (PDB) tumbuh 5,1 persen year on year (yoy) pada tahun 2025.

“PDB untuk tahun 2025, kami memperkirakan akan mencapai 5,1 persen. Angka PDB terakhir adalah 4,9 persen pada September (kuartal III-2024). Jadi, ada sedikit peningkatan. Sementara pertumbuhan di banyak negara lain bisa lebih rendah,” kata Pranjul dalam media briefing secara hybrid, di Jakarta, Kamis.

Ia memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sedikit melambat. Pertumbuhan PDB untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai rata-rata sekitar 5 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia sempat terkontraksi selama lima bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit kuat, namun pertumbuhannya sedikit melemah.

Untuk tahun 2025, Pranjul menilai kondisi ekonomi bisa sedikit lebih baik. Meskipun PMI Manufaktur sempat terkontraksi, menurutnya, pemulihan berjalan dengan cukup baik pada Desember 2024.

“Dan jika melihat beberapa data lain, misalnya ekspor, saya pikir ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Jadi beberapa hal terlihat positif,” kata dia lagi.

Pranjul menggarisbawahi kebijakan fiskal dan moneter yang dapat berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi pada 2025. Terkait kebijakan fiskal, HSBC memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2024 mengingat adanya program makan bergizi gratis yang baru dijalankan awal tahun. Meski begitu, defisit fiskal diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.

Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) diperkirakan memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebanyak tiga kali pada 2025, yaitu 35 basis poin (bps) di kuartal I dan 50 basis poin di kuartal II. Sehingga, BI-Rate akan turun menjadi 5,25 persen pada Juni dari posisi 6 persen saat ini.

Inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen. Sebelumnya berdasarkan data terakhir, inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi Desember yang sebesar 2,61 persen.

“Berkat upaya pemerintah selama beberapa tahun terakhir untuk benar-benar menurunkan harga pangan dengan koordinasi yang lebih baik antarkementerian, pengiriman bahan pangan yang sangat cepat ke berbagai pulau. Kami melihat, inflasi akan berada di rentang target. Jadi, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan terkait inflasi, setidaknya untuk saat ini,” kata Pranjul.

Namun, menurut dia, terdapat tantangan bagi Indonesia di mana nilai investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) belum terlalu kuat. Ia membenarkan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi pada Indonesia, melainkan juga di pasar negara-negara berkembang pada umumnya.

“Tapi tahun 2025 secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sedikit lebih baik. Stabilitas ekonomi makro sebagian besar terkendali, tetapi lingkungan global yang tidak stabil akan membuat kita semua waspada,” kata Pranjul.

Adapun secara global, menurut proyeksi HSBC, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps secara bertahap pada Maret, Juni, dan September 2025. Hal ini akan membuat suku bunga acuan AS berada di kisaran 3,50-3,75 persen pada September 2025.

HSBC memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia tahun ini kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di Asia, di luar Jepang, diperkirakan tetap tangguh pada kisaran 4,4 persen pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi di enam besar negara ASEAN (ASEAN-6) diperkirakan akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini.

^{_{Arsip foto – Pemain Real Madrid Luka Modric melakukan selebrasi usai mencetak gol pertama ke gawang Athletic Bilbao pada final Piala Super Spanyol di Stadion Internasional King Fahd, Riyadh, Arab Saudi, Minggu (16/1/2022).}} 

 Semifinal Piala Super Spanyol akan berlangsung pada Jumat (10/1) dini hari WIB dan akan mempertemukan Real Madrid kontra Mallorca di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah.

Real Madrid dan Mallorca bersaing untuk menyegel satu tiket tersisa melaju ke partai final dan menghadapi Barcelona yang sebelumnya mengalahkan Athletic Club.

Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan tentu ingin mengamankan langkah mereka ke partai final dengan menyingkirkan Mallorca.

Selain itu, Real Madrid berambisi untuk meraih gelar kedua mereka musim ini setelah pada pertengahan tahun lalu mendapatkan trofi Piala Super Eropa seusai mengalahkan Atalanta 2-0.

Di sisi lain, Mallorca yang berstatus sebagai kuda hitam tentu ingin menunjukkan kemampuan mereka setelah ikut serta pada kompetisi dengan status runner up Copa del Rey 2023/2024.

Selain itu, Mallorca yang pernah merasakan gelar juara Piala Super Spanyol pada edisi 1998 dengan mengalahkan Barcelona tentu ingin mengulangi memori manis tersebut.

Berikut jadwal Piala Super Spanyol, Jumat (10/1):

Real Madrid vs Mallorca 02.00 WIB

^{_{Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018-2024 Nicke Widyawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011-2021 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2025).}}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2018—2024 Nicke Widyawati sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina pada tahun 2011—2021.

Nicke selesai diperiksa, kemudian meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.30 WIB. Namun, Nicke sama sekali tidak memberikan komentar kepada wartawan soal pemeriksaannya.

Terkait dengan perkara tersebut, penyidik KPK juga turut memeriksa Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) pada tahun 2019—2024 Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok pada hari Kamis (9/1).

Ahok mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut terjadi sebelum dirinya menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina.

“Ini kasus LNG bukan pada zaman saya semua. Cuma kami yang temukan waktu zaman saya jadi Komut, itu saja sih,” kata Basuki di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.

Kasus dugaan kasus korupsi pengadaan gas alam cair diketahui terjadi di PT Pertamina pada tahun 2011—2014.

Basuki mengatakan bahwa kasus dugaan korupsi tersebut ditemukannya pada tahun 2020 dan dilaporkan kepada Menteri BUMN hingga akhirnya ditangani oleh KPK.

“‘Kan sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Nah, ini pas ketemunya ini pada bulan Januari 2020,”

Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan divonis pidana 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti korupsi dalam pengadaan gas alam cair (LNG) di Pertamina.

Karen divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dirut Pertamina periode 2009—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan sebelumnya dituntut pidana 11 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014.

Selain pidana utama, jaksa penuntut umum KPK turut meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada Karen untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1,09 miliar dan 104.000 dolar Amerika Serikat subsider 2 tahun penjara.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim untuk membebankan pembayaran uang pengganti kepada perusahaan AS, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL), sebesar 113,83 juta dolar AS.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 2 Juli 2024, menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair di PT Pertamina yang juga menjerat mantan Direktur Utama Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

“Terkait dengan pengembangan tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka penyelenggara negara dengan inisial HK dan YA,” kata Tessa saat itu.

^{_{Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri dialog persama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (9/1/2025}}

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.

“Data tunggal sosial ekonomi baru diintegrasikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Data ini akan menjadi acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk pertama kali, Indonesia memiliki satu data atau data tunggal,” kata Gus Ipul dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Mensos mengemukakan hal tersebut saat menghadiri dialog bersama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis.

Ia menyebutkan, sebelumnya kementerian dan lembaga memiliki data masing-masing. Data tunggal sosial ekonomi akan menjadi satu-satunya data bagi kementerian, lembaga, dan pemda. Mereka tidak diperbolehkan lagi membuat data sendiri.

“Atas arahan presiden, data kita akan dilebur dengan data kementerian/lembaga, maka ke depan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak ada lagi, yang ada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” ujar dia.

Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk memadankan data tersebut untuk diolah agar lebih akurat. Mensos juga meminta para pilar sosial ikut memutakhirkan data tunggal tersebut.

“Cara formal (pemutakhiran data oleh pilar sosial) bisa melalui musyawarah di tingkat kelurahan atau desa seperti biasa,” ucapnya.

Jalur kedua, lanjut dia, yakni melalui aplikasi cek bansos, yang menyediakan usul sanggah dengan melampirkan bukti foto rumah, kondisi keluarga, dan hal lainnya yang perlu disertakan.

“Seluruh pendamping sesuai arahan Presiden ikut memutakhirkan dan perbaiki data,” tuturnya.

Gus Ipul juga menyampaikan, ke depan ia akan memulai langkah keterbukaan data, dan dengan keterlibatan pilar sosial, data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat penerima manfaat bantuan Kemensos naik kelas.

“Supaya mereka lulus, naik kelas menjadi keluarga mandiri,” ujar dia.

Mensos menyebutkan, tiap pendamping mendampingi 300 penerima manfaat. Ia menargetkan tiap tahun ada 10 penerima bantuan dari tiap pendamping yang digraduasi.

“Saya lapor presiden, kalau diizinkan saya ingin ada target keluarga penerima manfaat graduasi,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul juga memberikan bantuan ATENSI kepada dua penerima manfaat, di antaranya kursi roda senilai Rp6.300.000.

Selain itu, juga bantuan paket sembako, nutrisi, perlengkapan sekolah, dan alat kebersihan sebesar Rp1.200.000.

^{_{Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan pewarta terkait pertemuan dengan 120 delegasi perusahaan teknologi asal Hongkong, China dan anggota parlemen Hongkong di Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (8/1/2025)}}

 Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) membuka peluang investasi bidang inovasi teknologi dari perusahaan asal Hongkong, China yang dinilai akan bermanfaat bagi 25 juta rakyat miskin Indonesia.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko yang ditemui di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa ada 120 delegasi perusahaan asal Hongkong yang berminat berinvestasi ke Indonesia dalam bidang inovasi teknologi untuk memberantas kemiskinan, salah satunya adalah Hongkong Cyberport.

BP Taskin menerima beberapa poin peluang investasi yang akan diberikan perusahaan Hongkong itu. Di antaranya perusahaan menjanjikan kemudahan akses terhadap teknologi bagi seluruh rakyat miskin Indonesia sekaligus mengedukasi mereka hingga mampu menciptakan peluang pekerjaan dalam ekosistem bisnis digital berbasis masyarakat.

Budiman menilai hal tersebut sangat positif karena rakyat miskin bisa mendapatkan manfaat finansial secara menjanjikan dan legal dari penggunaan ponsel pintar ataupun komputer ketimbang digunakan untuk judi online atau pinjaman online tak resmi seperti yang sedang terjadi saat ini di banyak daerah di Indonesia.

Mantan aktivis pergerakan era orde baru ini menilai bahwa judi online dan pinjaman online tak resmi ini adalah penyakit baru yang menyelinap mengiringi perkembangan teknologi era digital global hingga menimbulkan masalah sosial-ekonomi masyarakat yang menghkawatirkan khusus bagi bangsa Indonesia sehingga harus diperangi bersama.

“Lebih jauh dari masalah judol dan pinjol itu. Bila terjadi kerjasama ini saya harap orang miskin kita (Indonesia) baik itu di desa atau di kota bisa dilatih membuat handphone, laptop, komputer, merancang internet untuk kemajuan pertanian dan seterusnya,” kata dia.

Melihat peluang tersebut maka Budi mengungkapkan, BP Taskin akan merampungkan pemetaan kewilayahan masyarakat miskin Indonesia yang menjadi sasaran investasi teknologi ini bersama dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya. Di sisi lain parlemen dan perusahaan Hongkong itu harus konkret merampungkan semua kebutuhan investasi dalam waktu tiga bulan ke depan.

“Semua ini harus konkret dalam 3 bulan ke depan,” kata dia, BP Taskin optimistis pengalaman keberhasilan pemerintah China mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan teknologi dalam 40 tahun tahun terakhir itu juga bisa diterapkan untuk melakukan hal serupa bagi bangsa Indonesia.

^{_{Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono (kiri) bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (Kanan) saat melakukan peninjauan calon lokasi revitalisasi tambak idle di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/1/2025}}

 Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyatakan pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air, bisa membantu Indonesia terbebas dari impor beras, sehingga mewujudkan swasembada pangan dalam Astacita Presiden Prabowo.

Menurut Menhut, apabila merujuk pada data impor beras Indonesia pada tahun 2023 yang sebanyak 3,5 juta ton, dan dibandingkan dengan lahan potensial 1,1 juta hektare dari total 20,6 juta hektare hutan cadangan pangan, pihaknya menyakini pemanfaatan lahan tersebut bisa menutup kebutuhan konsumsi nasional.

“Bibit-bibit terakhir yang ditemukan di Unsoed (Universitas Jenderal Soedirman) itu bisa memproduksi 3,5 ton per hektare. Artinya apa? Kalau kita tanam 1 juta hektare, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, maka kita tidak perlu impor lagi,” katanya di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

Ia mengatakan pemanfaatan lahan untuk cadangan pangan tersebut dilakukan dengan sistem tumpang sari menggunakan padi gogo, sehingga tidak membuat adanya deforestasi.

“Jadi 20,6 juta itu bukan membabat hutan, bukan melakukan deforestasi, tapi memaksimalkan fungsi hutan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan pemanfaatan hutan sebagai kawasan cadangan pangan, energi, dan air, bukan merupakan deforestasi, namun justru dalam rangka mendukung swasembada pangan dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan.

“Idenya bukan deforestasi, tapi justru menjaga hutan, yang secara bersamaan swasembadanya berjalan,” ujar Menhut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (9/1).

Ia mencontohkan ada lahan yang bisa ditanami padi gogo sehingga bisa mendukung dan merealisasikan swasembada pangan.

“Contoh padi gogo, 1,1 juta hektare lahan berpotensi di tanam padi gogo. Kalau tanam 1 juta bisa menghasilkan hingga 3,5 juta ton beras per tahun,” sambungnya.

^{_{Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria dikonfirmasi wartawan usai rapat koordinasi tata kelola pertambakan di NTB yang digelar di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis (9/1/2025).}}

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada ratusan tambak udang yang beroperasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak memiliki izin lingkungan.

Hal ini terungkap pada rapat koordinasi tata kelola pertambakan di NTB di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB di Mataram, Kamis, yang dihadiri Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria.

Ketua Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria mengakui berdasarkan fakta yang ada terdapat ratusan tambak udang di NTB yang telah beroperasi lama, namun tak satupun yang memiliki izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB.

“Ini aneh, izin tambak-nya ada tapi tidak memiliki izin lingkungan,” ujarnya dalam rakor yang juga dihadiri ​​​​​​Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB Lalu Gita Ariadi dan para bupati/wali kota se-NTB serta pimpinan OPD Pemprov NTB dan sejumlah instansi vertikal yang ada di NTB.

Ia menyebutkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB yang telah dikeluarkan izinnya ada 265 tambak, sedangkan data Dinas Perikanan Kelautan (DKP) NTB ada 197 izin tambak. Namun, izin lingkungan sesuai data LHK NTB hanya ada 33 tambak.

“Padahal data jumlah izin tambak segitu, mestinya segitu juga juga harus memiliki izin lingkungan. Artinya, tambak-tambak udang yang kini beroperasi dan tersebar di NTB, ternyata tidak sampai 10 persen yang telah memiliki izin lingkungan,” terang Dian.

“Jadi banyak masalah tambak di NTB ini,” sambungnya.

Dian mengatakan NTB merupakan produsen tambak udang nomor satu terbesar di Indonesia, di mana jumlah produksinya mencapai 2 juta ton. Setelah itu, baru diikuti oleh Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Timur (Jatim).

“Paling besar lho NTB ini, padahal lautnya terbatas dan pulau-nya tidak sebesar Jawa, Sumatera atau Kalimantan,” katanya.

Jika berbicara di mata dunia, menurut Dian, Indonesia menempati nomor 4 penghasil udang terbesar di dunia. Bahkan, komoditas udang menjadi penyumbang terbesar dari sektor kelautan perikanan untuk pendapatan negara yang jumlahnya mencapai 34 persen.

Selain banyak tambak yang tidak berizin, dalam rapat koordinasi tersebut, kata Dian, banyak juga terungkap data yang dimiliki antara provinsi dan kabupaten/kota di NTB tidak seragam terkait dengan jumlah tambak udang tersebut.

“Tadi fakta menarik data banyak yang tidak ada yang sama. Ini PR, sehingga kita perlu samakan data dulu karena banyak yang tidak sama, makanya kita berikan target satu bulan sampai Pebruari menyamakan data harus kirim surat ke KPK. By name by adres, siapa pemilik, lokasi, terus kepatuhan terhadap pajak bagaimana, ada apa tidak miliki izin lingkungan, dan lain sebagainya,” ucap Dian.

Dian mengaku melihat kondisi ini, pihaknya tidak menampik pasti ada masalah, termasuk dengan adanya potensi kerugian negara atau adanya tindakan pidana korupsi (tipikor) dalam persoalan izin tambak udang di NTB tersebut. Namun, menurutnya hal itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. Sebab, jika bicara tipikor harus dibuktikan apakah ada aliran dana ke pejabat atau penyelenggara negara.

“Potensi kerugian, jelas pasti ada. Tapi perlu dihitung. Karena produksi udang-nya sampai 2 juta ton, ternyata mengabaikan lingkungan, mengabaikan ini dan sebagainya. Mestinya sebelum miliki izin lingkungan tidak boleh beroperasi dulu, namun karena ini sudah lama terjadi, ada ketidakpatuhan dan pembiaran dan ada yang menikmati,” katanya.

Sementara Kepala Dinas LHK NTB, Julmansyah mengatakan berdasarkan data LHK jumlah usaha atau kegiatan budidaya tambak udang di NTB mencapai 197 usaha. Tambak-tambak udang terbanyak berada di Kabupaten Sumbawa mencapai 106 usaha tambak. Kedua Lombok Timur 47 usaha, Lombok Utara 12 usaha, Sumbawa Barat 7 usaha, dan Kabupaten Bima 25 usaha.

Namun demikian, dari 197 tambak yang mengantongi izin usaha, hanya 33 tambak yang memiliki izin persetujuan lingkungan. “Itu kan kasusnya sejak 2015 begitu ada perubahan kewenangan. Tapi sebelum itu juga ada juga yang sudah kantongi izin lingkungan mungkin ya,” ujarnya.

Selama ini kata Julmansyah semua usaha izin tambak udang yang diterbitkan Pemprov NTB tetap melibatkan pemda di masing-masing daerah. “Tetap kita minta rekomendasi pemanfaatan ruang laut dan darat,” katanya.

        

^{_{Suasana persiapan penerimaan jenazah pelatih klub sepakbola Divisi Liga 3 Indonesia Persewangi Banyuwangi sekaligus pemain legenda PSM Makassar, Syamsuddin Batola di rumah duka, Jalan Andi Raja, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (12/12/2024).  (ANTARA)}}

Pihak keluarga menunggu kepulangan jenazah pelatih klub sepakbola Divisi Liga 3 Indonesia Persewangi Banyuwangi, Syamsuddin Batola (57) setelah dinyatakan meninggal dunia pada kecelakaan dengan bus di Tol Pasuruan-Probolinggo, Jawa Timur.

“Kami masih menunggu kabar pemulangan dan belum tahu pasti waktunya. Tapi mudah-mudah sebentar malam ada kabar,” kata adik almarhum Zain Batola di rumah duka Jalan Andi Raja, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis.

Pihak keluarga tidak menyangka atas musibah tersebut hingga menerima kabar dari salah satu rekan korban juga sebagai pelatih guna memastikan kebenarannya.

“Saya dapat informasi bahwa Syamsuddin mengalami kecelakaan di Probolinggo. Dikabarkan meninggal tapi saya belum yakin. Makanya saya cari informasi melalui coach (pelatih) Faisal, dan betul dia meninggal dunia,” tuturnya.

Zain Batola bilang, almarhum memang melatih Persewangi Banyuwangi yang masuk Liga 3. Keberangkatannya ke kantor PSSI Jawa Timur kemungkinan akan mengikuti pertemuan membahas Liga 3 Indonesia.

“Dia pelatih di Banyuwangi Liga 3, kebetulan mungkin ikut technical meeting (rapat persiapan). Tapi di daerah mana saya tidak tahu persisnya,” ujar dia.

Informasi yang diterima, Syamsuddin bersama Arif Mustofa (supir) sekaligus Sekretaris FC Persewangi Banyuwangi mengendarai mobil mini bus dengan nomor polisi P 1253 KO hendak menuju MCM Asprov PSSI Jawa Timur.

Saat melaju di jalan Tol Pasuruan-Probolinggo Kilometer 842/200 B pada Kamis 12 Desember 2024 sekitar pukul 05.30 WIB, secara tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil Bus Hino dengan nomor polisi K 1591 B, diduga pengemudinya mengantuk.

Saat kecelakaan, mobil terpental ke belakang dan mengalami rinsek parah pada bagian body depan, sedangkan kondisi Bus Hino juga mengalami rinsek pada bagian kanan belakang.

Atas kejadian itu, Syamsuddin Batola dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan rekannya Arif Mustofa sebagai pengemudi mengalami luka, untuk kondisi supir Bus Hino bernama Riyanto (45) dinyatakan sehat tanpa terluka.

Saat ini pihak keluarga masih menunggu perkembangan terbaru yang jadwalnya jenazah almarhum akan diterbangkan dari Surabaya menuju ke rumah duka di Kabupaten Maros, Sulsel.

Rencananya, bila jenazah tiba di langsung disemayamkan semalam di rumah duka, Jalan Andi Raja, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, selanjutnya akan di makamkan di Tempat Pekuburan Umum (TPU) setempat dekat rumahnya setelah disalatkan usai salat Ju’mat.

Syamsuddin Batola dikenal sebagai legenda hidup pemain klub sepakbola PSM Makassar. Selain menjadi pemain di beberapa klub seperti Pelita Jaya FC, PKT Bontang hingga pulang kampung membela Persim Maros, ia juga pernah menjadi asisten pelatih dan pelatih klub Juku Eja, PSM Makassar.

Usai gantung sepatu, pria kelahiran 4 Juli 1967 ini memilih menjadi pelatih untuk melanjutkan karirnya. Syamsuddin bahkan pernah menjadi direktur Teknik PSM Makassar, melatih Persipa Palu, melatih tim lain, dan terakhir menjadi pelatih di Persewangi Banyuwangi.

^{_{Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan B. Najamudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). ANTARA/HO-DPD/am.}}

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamuddin mendukung gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia karena dianggap berbiaya tinggi agar dipertimbangkan secara serius.

Ia mengatakan DPD RI ikut mengawasi dan mengkaji jalannya proses Pilkada Serentak 2024 karena memandang pesta demokrasi tersebut harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan pula kepala daerah yang berkualitas.

“Hampir semua pihak yang mulai khawatir dengan proses pilkada yang semakin tidak efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo dalam beberapa pertemuan kami dengan beliau,” kata Sultan dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Menurut ia, pilkada yang digelar secara langsung pun tidak serta merta menjamin kuatnya legitimasi daulat rakyat apabila menilik rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Serentak 2024.

“Tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Pilkada Jakarta bahkan hanya 58 persen dan masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.

Sultan lantas berkata, “Artinya apa? Diperlukan penyempurnaan dalam sistem politik, khususnya sistem pemilu hingga sistem partai politik kita saat ini.”

Untuk itu, ia menawarkan beberapa opsi yang kiranya dapat memperbaiki sistem pemilu secara bertahap di tanah air, sebagaimana gagasan yang dituangkannya dalam buku “Green Democracy”.

Salah satu opsi yang paling murah dan efektif ialah pemilihan gubernur tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi.

Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu untuk dilaksanakan secara langsung.

“Terutama pilkada gubernur, sejak awal memang kurang relevan dengan posisi dan fungsi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Gubernur seharusnya menjadi mandataris pemerintah, sama seperti seorang camat yang ditentukan oleh bupati,” tuturnya.

Sultan memandang hal itu bertujuan agar gubernur mampu menerjemahkan program pemerintah secara maksimal, serta bisa dievaluasi kapan saja oleh presiden untuk mempertimbangkan kinerja.

Selain itu, gubernur juga bisa bekerja tanpa hambatan politik maupun tekanan masyarakat lainnya.

Mantan Gubernur Bengkulu itu pun mengatakan DPD RI akan melakukan evaluasi dan kajian terkait sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat.

“Karena saat ini sedang reses, kami akan mendengarkan masukan masyarakat soal proses pilkada selama ini. Pada akhirnya kami harus kembali mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil kami melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” katanya.

Ia menggarisbawahi bahwa pada intinya terdapat beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi di tanah air menjadi semakin efisien, efektif, dan matang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan gagasan tentang perbaikan sistem politik di Indonesia lantaran dinilai berbiaya tinggi dan tidak efisien jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

“Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan, ada satu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus memperbaiki sistem kita,” ujar Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

Prabowo juga mengusulkan agar ke depan pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD masing-masing, sehingga tidak perlu mengeluarkan banyak biaya.

“Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” katanya.

^{_{Kegiatan layanan LPS di Kantor Pusat. ANTARA/HO – LPS}}

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pakan Rabaa diKecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

“Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Pakan Rabaa dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak 11 Desember 2024,” kata Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto di Jakarta, Kamis.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Pakan Rabaa, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Pakan Rabaa, bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor BPR Pakan Rabaa, atau melalui website LPS setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR tersebut.

Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor BPR Pakan Rabaa, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Jimmy mengimbau agar nasabah BPR Pakan Rabaa, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

Nasabah juga diharapkan tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Nasabah tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” katanya.