Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri ketika ditemui wartawan usai rapat kerja tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (28/8/2024).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri mengungkapkan kenaikan usia pensiun bagi pekerja berlaku secara otomatis sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015.
“Kenaikan usia pensiun berlaku secara otomatis sesuai ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tanpa ada penetapan dari pemerintah terlebih dahulu,” ujar Indah dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.
Tahun ini menjadi kali ketiga kenaikan usia pensiun pekerja sejak hadirnya aturan tersebut, secara rinci kenaikan terjadi pada tahun 2019, 2022 dan 2025.
Dirinya menjelaskan bahwa usia pensiun dalam PP tersebut berarti usia saat peserta mulai dapat menerima manfaat jaminan pensiun, bukan usia berhenti bekerja dari perusahaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja/perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan.
Lebih jauh, mengenai kenaikan usia pensiun ia menjelaskan bahwa pertama kali usia pensiun ditetapkan 56 tahun pada 2015. Sementara mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun.
Selanjutnya, katanya, usia pensiun bertambah satu tahun untuk setiap tiga ayun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun (2043).
Pekerja yang telah memasuki usia pensiun tetapi masih dipekerjakan, dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun saat mencapai usai pensiun atau saat peserta berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama tiga tahun setelah usia pensiun.
“Saya dan Bang Doel sudah berbicara dari hati ke hati. Dalam 100 hari pertama kalau kami nanti dilantik, kami akan putar kembali ke tempat-tempat yang pada waktu itu kami hadir ketika sosialisasi,” kata Pramono di Jakarta, Kamis, setelah secara resmi ditetapkan sebagai Gubernur terpilih.
Ia mengatakan bahwa pada 100 hari pertama juga akan membereskan permasalahan yang masih banyak di lapangan serta membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Persoalan tersebut di antaranya kata Pramono yaitu persoalan Kampung Bayam, Tanah Merah, Kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, Lansia, dan persoalan lainnya yang sudah menjadi janji politik mereka berdua.
Seluruh janji-janji politik kita akan kami laksanakan semampu kita,” kata Pramono.
Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pemilihan Gubernur Jakarta bisa menjadi panutan atau role model yang baik karena semua berjalan dengan riang gembira.
“Tidak ada sesuatu yang luar biasa, berjalan tenang, tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK),” terang Pramono.
Menurut dia, Pilkada Jakarta berjalan baik dan tidak ada masalah yang berarti sehingga bisa menjadi panutan bagi daerah lainnya.
Apalagi, kata dia, selama masa kampanye hingga pencoblosan semua berjalan lancar dan tidak ada masalah yang luar biasa.
“Saya betul-betul ingin mengucapkan terima kasih. Karena pertarungan di lapangan terasa, tetapi persahabatan perkawanan silaturahmi kita tidak pernah terputus sama sekali. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Setelah kita bertanding, saya yakin sudah waktunya untuk bersanding,” kata Pramono.
Tampak depan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. ANTARA/HO-JDIH Setneg.
Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.
Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.
Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.
Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Infrastruktur yang dimaksud dalam keppres itu mencakup infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi, serta jaringan minyak dan gas bumi.
Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, satgas berwenang untuk berkoordinasi terkait dengan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, kemudian memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah.
Setidaknya ada delapan tugas utama satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah; kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara.
Ketiga, satgas bertugas memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; keempat, satgas bertugas membuat perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Kelima, satgas bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau APBN.
Keenam, satgas dapat memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum; kedelapan, satgas dapat memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.
Dalam keppres yang sama, satgas diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam waktu enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara itu, untuk segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, dananya bersumber dari APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, struktur kepengurusan satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:
Ketua Satgas: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian;
Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan;
Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara;
Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.
Susunan Anggota Satgas: Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.
Susunan anggota pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres itu, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas. Kemudian, kerja-kerja Satgas juga bakal dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.
Pesepak bola Persija Jakarta Riko Simanjuntak (kiri) berusaha melewati hadangan dari pesepak bola PSIS Semarang Gali Freitas (kanan) dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Kabar tersebut diumumkan Persija melalui akun media sosial dan laman resmi klub pada Kamis malam. Riko akan dipinjam hingga akhir musim 2024/2025.
“Peminjaman Riko adalah keputusan yang diambil setelah melalui diskusi panjang dengan mempertimbangkan segala aspek. Manajemen, tim pelatih, dan Riko telah menyepakati hal itu,” kata Direktur Persija Mohamad Prapanca.
“Yang pasti Riko tetap keluarga besar Persija karena ia masih memiliki kontrak bersama kami. Diharapkan Riko bisa mendapatkan tempat reguler di masa peminjaman ini sehingga dia terus berkembang,” tuturnya melanjutkan.
Musim ini, Liga 1 2024/2025 menjadi musim ketujuh Riko Simanjuntak berseragam Persija. Namun, dirinya tidak akan menuntaskannya lantaran ia harus berganti seragam.
Riko Simanjuntak masih terikat kontrak di Persija hingga pertengahan 2026. Pemain sayap 32 tahun itu setidaknya akan kembali ke Macan Kemayoran setelah masa peminjamannya di Sleman berakhir.
Dia sudah membela Persija sejak 2018 dan menjadi salah satu pemain kesayangan Jakmania berkat penampilan impresif dan daya juangnya yang tinggi di lapangan.
Arsip foto – Pesepak bola PSBS Biak Abel Arganaraz (tengah) mengejar bola dibayangi pesepak bola Persib Bandung Henhen Herdiana (kanan) dan Nick Kuipers (kiri) saat pertandingan BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024). Persib Bandung menang atas PSBS Biak dengan skor 4-1
Stadion Lukas Enembe dipastikan siap menggelar laga pekan ke-18 Liga 1 Indonesia 2024/25 antara PSBS Biak dan Persib Bandung di Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (11/1) mendatang.
Dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Kamis, Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Jack Komboy mengungkapkan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan demi memastikan pertandingan berlangsung sukses.
“Saat ini semua fasilitas Stadion yang berkapasitas 40 ribu penonton itu dalam kondisi siap pakai. Kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Papua yang mengizinkan kami memakai semua fasilitas yang dalam kondisi baik dan siap pakai,” ungkap Jack.
Selain itu, pihak panpel bersama pengelola stadion juga telah membersihkan seluruh ruangan, melakukan perawatan rumput lapangan, serta memasang LED board dan fasilitas pendukung lainnya.
Persiapan maksimal perlu dilakukan karena ini merupakan momen bersejarah sebab terakhir kali Papua menjadi tuan rumah pertandingan kasta tertinggi sepak bola Indonesia pada musim 2019, sebelum Persipura Jayapura turun ke Liga 2 pada musim 2021/22.
“Kita patut bangga karena sejak 2019 masyarakat Papua tidak menyaksikan laga Liga 1. Tahun ini ada wakil Papua yaitu PSBS, sehingga wajib kita dukung penuh dan sukseskan laga ini sebagai tuan rumah,” jelas Jack.
Sebagai persiapan untuk menjamu Persib Bandung, PSBS Biak kini telah berada di Jayapura dan menjalani serangkaian persiapan untuk menghadapi laga penting ini.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu berikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.
Hasto siapkan pledoi dalam tujuh bahasa di persidangan
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sudah menyiapkan pledoi atau pembelaan diri di persidangan dalam tujuh bahasa agar penegakan hukum di Indonesia bisa disorot kancah dunia.
“Mas Hasto sampaikan kepada saya. Nanti pledoinya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar bisa disaksikan dunia,” kata Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis.
KPK tepis tudingan dramatisasi penyidikan kasus Hasto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis tudingan pihaknya mendramatisasi penyidikan kasus dugaan korupsi suap dan perintangan penyidikan terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
“Jadi, kami tidak pernah juga penyidik itu memberikan, misalkan, mendramatisir [mendramatisasi] segala macam. Kalaupun hadir atau datang ke tempat tertutup atau ke mana pun itu dalam rangka penggeledahan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
KPK sita tiga Vespa senilai Rp1,5 miliar terkait kasus korupsi di LPEI
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga unit Vespa Piagio dan satu unit mobil bermerek Wuling terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dengan dana yang bersumber dari APBN di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Penyidik melakukan penyitaan berupa kendaraan bermotor berupa tiga unit sepeda motor berjenis Vespa Piagio dengan nilai kurang lebih Rp1,5 miliar dan satu unit mobil bermerek Wuling senilai kurang lebih Rp350 juta,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Vicky Prasetyo sebut ada kotak suara di toilet saat Pilkada Pemalang
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Nomor Urut 1 Vicky Prasetyo dan Mochamad Suwendi menyebut ada kotak suara yang disimpan di toilet KPU Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, saat penghitungan suara Pilkada Pemalang 2024.
“Pada saat perhitungan suara berlangsung, ditemukan beberapa kotak suara di dalam toilet KPU Kabupaten Pemalang yang disimpan seperti hendak dimusnahkan,” ucap kuasa hukum Vicky-Suwendi, Marloncius Sihaloho, dalam sidang pendahuluan Perkara Nomor 115/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung I MK, Jakarta, Kamis.
Ditjen Imigrasi tangkap warga negara AS buronan US Marshals
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI berhasil menangkap dan mengamankan TJC, warga negara Amerika Serikat (AS) yang merupakan buronan United States (US) Marshals atas kasus eksploitasi seksual, upaya eksploitasi anak, serta kepemilikan pornografi anak.Direktur Pengawasan dan Penindakan.
Keimigrasian Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas RI Kombes Pol Yuldi Yusman mengatakan penangkapan dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang saat TJC mengajukan perpanjangan izin tinggal kunjungan.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kiri) bersama Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat (kedua kanan), Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy (kiri) dan juru bicara PDIP Guntur Romli (kanan) memberikan keterangan pers jelang HUT ke-52 PDIP di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1/2025).
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyelenggarakan kegiatan kebudayaan, keagamaan, hingga olahraga dalam rangkaian perayaan HUT Ke-52 partai yang akan berlangsung mulai Jumat (10/1) sampai Juni mendatang.
Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat mengatakan berbagai rangkaian kegiatan HUT Ke-52 partainya dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada rakyat yang memenangkan partai berlambang banteng moncong putih itu di Pemilu 2024.
“Ini partainya wong cilik, partainya rakyat Indonesia. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada pilihan perjuangan, sehingga pilihan perjuangan bisa memenangi Pemilu 2024. Sebagai rasa wujud syukur itu, maka peringatan HUT partai dilakukan secara sederhana dan pembukaannya dilakukan di Lenteng Agung setelah shalat Jumat,” kata Djarot dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dalam rangkaian HUT Ke-52 PDIP, sesuai dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahwa partai tetap mengangkat persoalan kebudayaan untuk membangun dan mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa untuk bangga atas kepribadian Indonesia.
Acara pembukaan rangkaian HUT Ke-52 PDIP akan diselenggarakan di halaman Sekolah Partai PDIP di Jakarta, Jumat, dengan pidato politik, pemotongan tumpeng, pembagian tumpeng untuk rakyat, hingga pemberian benih dalam rangka penghijauan Indonesia.
Akan ada pemotongan 150 tumpeng yang langsung dibagikan kepada masyarakat, komunitas, terutama ke mereka yang tinggal di sekitar kantor partai. Kegiatan ini juga dilakukan di Kantor DPD serta DPC Partai.
Pengurus daerah juga diminta untuk bersilaturahim kepada tokoh-tokoh dan senior PDIP di wilayah masing-masing. Termasuk kepada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang masih hidup (PNI merupakan partai yang dirikan Presiden pertama RI Soekarno, yang menjadi cikal bakal PDI).
“Ini harus digalang kembali, karena partai kita seperti ini juga atas dasar-dasar beliau. Jadi semua pengurus partai, termasuk juga pembagian bibit tanaman, pembagian benih, itu juga akan dilakukan oleh tiga pilar partai, di DPD dan DPC, di mana bibit-bibit unggul itu dihasilkan dari Sekolah Partai. Termasuk kita pembagian obat, sekarang obat yang sudah teruji dari sekolah partai untuk mengatasi penyakit,” jelas Djarot.
Dengan jalan seperti itu, maka HUT Ke-52 PDIP menurutnya bukan hanya acara seremonial belaka, tetapi lebih daripada itu juga sebagai sarana untuk membumikan nilai-nilai dan cita-cita para pendiri partai, yaitu mewujudkan satu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, tidak ada pemisahan manusia oleh manusia.
Menurut Djarot, rangkaian HUT Ke-52 partai akan berlangsung pada Januari sampai Juni.
Adapun kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ialah Soekarno Run yang diselenggarakan pada Minggu (12/1). Sejauh ini sudah 9 ribu peserta yang mendaftar.
Kemudian ada juga acara wayangan, seminar kebudayaan, festival desa wisata, trisakti, diskusi Islam, pameran lukisan, dan sebagainya.
“Ini akan dilakukan sampai dengan Mei. Baru nanti Juni kami akan melakukan kegiatan dalam rangka Bulan Bung Karno, termasuk KAA, itu 18 April ya, itu dalam rangka komunikasi 70 tahun Konferensi Asia Afrika,” ujarnya.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan PDI Perjuangan merupakan partai yang lahir dari napas kerakyatan.
Setelah lebih dari dua tahun mengalami kekosongan politik, parlemen Lebanon pada Kamis (9/1/2025) memilih Kepala Angkatan Darat Joseph Aoun sebagai presiden. Aoun memperoleh 99 suara dalam putaran kedua pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 128 kursi, setelah sebelumnya hanya meraih 71 suara di putaran pertama
Aoun memperoleh 99 suara dalam putaran kedua pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan 128 kursi tersebut, setelah sebelumnya hanya meraih 71 suara di putaran pertama.
Kursi kepresidenan Lebanon telah kosong selama lebih dari dua tahun sejak Presiden Michel Aoun meninggalkan jabatannya pada 31 Oktober 2022.
Pemilihan Aoun sebagai presiden terjadi menyusul upaya diplomatik internasional yang intensif dari sejumlah negara untuk mengakhiri kekosongan kepemimpinan di Lebanon, negara yang situasi politik dan keamanannya sangat dipengaruhi oleh konflik yang meningkat dengan Israel.
Pemungutan suara pada Kamis itu dihadiri sejumlah diplomat asing, termasuk utusan khusus Prancis Jean-Yves Le Drian serta para duta besar dari Komite Lima (Mesir, Prancis, AS, Qatar, dan Arab Saudi) yang memantau isu kekosongan presiden di Lebanon.
Sesuai dengan Konstitusi Lebanon, presiden harus berasal dari komunitas Kristen Maronit, perdana menteri dari Muslim Sunni, dan ketua parlemen dari Muslim Syiah.
Masa jabatan presiden adalah enam tahun, dan ia dapat dipilih kembali setelah enam tahun dari akhir masa jabatannya sebelumnya.
Komandan Militer
Joseph Aoun lahir pada 10 Januari 1964 di Sin El-Fil, distrik Matn, Lebanon timur.
Ia adalah ayah dari dua anak laki-laki dan memiliki dua gelar sarjana dalam ilmu politik dan ilmu militer. Ia juga menguasai bahasa Inggris dan Prancis.
Aoun bergabung dengan militer sebagai relawan pada 1983, kemudian mendapatkan kenaikan pangkat hingga menjadi komandan angkatan darat pada Maret 2017.
Ia mengikuti berbagai pelatihan militer di Lebanon dan luar negeri, termasuk di Amerika Serikat, dengan pelatihan terakhir pada 2009.
Sepanjang karier militernya, Aoun menerima lebih dari 15 medali kehormatan militer, termasuk medali perang sebanyak tiga kali, medali persatuan nasional, medali kehormatan militer, dan medali dalam perang melawan terorisme.
Aoun bukanlah komandan militer pertama yang menjadi presiden di Lebanon. Sebelumnya, ada empat komandan militer lain yang pernah menjabat sebagai presiden, yaitu Fouad Chehab, Emile Lahoud, Michel Suleiman, dan Michel Aoun.
Tantangan Besar
Di bawah kepemimpinannya, angkatan darat Lebanon meluncurkan kampanye militer anti-teror pada 19 Agustus 2017, yang dikenal sebagai Fajr al-Joroud, melawan afiliasi ISIS (Daesh) di wilayah perbatasan timur dengan Suriah.
Kampanye ini berhasil mengusir militan dari wilayah Baalbek.
Sebagai presiden baru, Aoun diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan akibat krisis ekonomi dan politik yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, yang berdampak pada kondisi kehidupan di Lebanon.
Perang terbaru Israel di Lebanon juga meninggalkan kehancuran besar di seluruh negeri, yang akan membutuhkan upaya presiden untuk mengamankan hibah dan bantuan internasional guna membantu proses rekonstruksi.
Penempatan tentara di Lebanon selatan
Aoun mengawasi penempatan pasukan militer di Lebanon selatan di bawah kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang berlaku sejak 27 November 2024.
Kesepakatan gencatan senjata tersebut bertujuan untuk mengakhiri lebih dari 14 bulan pertempuran antara tentara Israel dan kelompok Hizbullah sejak dimulainya perang Gaza pada Oktober 2023.
Berdasarkan ketentuan gencatan senjata, Israel diwajibkan menarik pasukannya ke selatan Garis Biru – sebuah perbatasan de facto – secara bertahap, sementara tentara Lebanon harus ditempatkan di Lebanon selatan dalam waktu 60 hari.
Data dari Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan bahwa sejak serangan Israel ke Lebanon dimulai pada 8 Oktober 2023, setidaknya 4.063 orang telah tewas, termasuk perempuan, anak-anak dan tenaga kesehatan, sementara 16.664 lainnya mengalami luka-luka.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/1/2025).
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, maka dia berharap sistem Coretax bisa menjadi solusi.
“Contohnya, dari 100 juta lebih mobil dan motor, yang bayar pajak cuma 50 persen. Jadi, kepatuhan kita itu sangat rendah,” kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, digitalisasi bisa mengidentifikasi masalah penyerapan pajak, termasuk pengemplangan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Oleh sebab itu, DEN mendukung implementasi Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Coretax, yang telah diterapkan pada 1 Januari lalu, memungkinkan pencatatan dan verifikasi transaksi secara real-time sehingga dapat mendukung kepatuhan wajib pajak. DEN optimistis sistem digital itu mampu mengoptimalkan pendapatan negara.
Lebih jauh, DEN mendorong optimalisasi sistem digital dapat diterapkan secara umum dalam tata kelola negara, termasuk administrasi kependudukan maupun usaha. Luhut pun mengatakan sistem digital itu perlu terintegrasi.
Integrasi itu pada akhirnya dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara. Luhut menyebut sejumlah aktivitas ekonomi bisa diblokir bila wajib pajak mangkir dari kewajibannya menyetor pajak.
Untuk orang pribadi, misalnya, pengurusan paspor bisa ditahan bila wajib pajak belum melunasi kewajiban pajak. Sementara bagi badan atau korporasi, dampaknya bisa terkait dengan pemblokiran aktivitas impor.
“Jadi, semua mengerti, dan ini bisa membuat Indonesia betul-betul transparan ke depan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Chatib Basri menyatakan kepatuhan merupakan salah satu tantangan utama penyerapan pajak. Maka, digitalisasi bisa menjadi faktor yang mendorong perbaikan.
Menyambung yang disampaikan Luhut, Chatib menjelaskan ketika Coretax dapat digabungkan dengan GovTech, maka sistem bisa melakukan crosscheck.
“Kalau pembelian mobil tidak dilaporkan, maka data digital bisa melakukan crosscheck, sehingga memudahkan DJP untuk memonitor apakah angkanya betul atau tidak. Nanti, GovTech bisa melakukan automatic blocking, sehingga mereka mau tidak mau harus patuh. Ini yang menjelaskan mengapa digitalisasi itu menjadi solusi,” tuturnya.
Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari (layar: kiri atas) dalam acara Media Briefing HSBC: Indonesia & Asia (Investment and Economic) Outlook 2025, di Jakarta, Kamis (09/01/25)
Chief India and Indonesia Economist HSBC Global Research Pranjul Bhandari memperkirakan perekonomian Indonesia yang direfleksikan pendapatan domestik bruto (PDB) tumbuh 5,1 persen year on year (yoy) pada tahun 2025.
“PDB untuk tahun 2025, kami memperkirakan akan mencapai 5,1 persen. Angka PDB terakhir adalah 4,9 persen pada September (kuartal III-2024). Jadi, ada sedikit peningkatan. Sementara pertumbuhan di banyak negara lain bisa lebih rendah,” kata Pranjul dalam media briefing secara hybrid, di Jakarta, Kamis.
Ia memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sedikit melambat. Pertumbuhan PDB untuk tahun 2024 diperkirakan mencapai rata-rata sekitar 5 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia sempat terkontraksi selama lima bulan berturut-turut. Pertumbuhan kredit kuat, namun pertumbuhannya sedikit melemah.
Untuk tahun 2025, Pranjul menilai kondisi ekonomi bisa sedikit lebih baik. Meskipun PMI Manufaktur sempat terkontraksi, menurutnya, pemulihan berjalan dengan cukup baik pada Desember 2024.
“Dan jika melihat beberapa data lain, misalnya ekspor, saya pikir ini telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Jadi beberapa hal terlihat positif,” kata dia lagi.
Pranjul menggarisbawahi kebijakan fiskal dan moneter yang dapat berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi pada 2025. Terkait kebijakan fiskal, HSBC memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2024 mengingat adanya program makan bergizi gratis yang baru dijalankan awal tahun. Meski begitu, defisit fiskal diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB.
Dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) diperkirakan memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebanyak tiga kali pada 2025, yaitu 35 basis poin (bps) di kuartal I dan 50 basis poin di kuartal II. Sehingga, BI-Rate akan turun menjadi 5,25 persen pada Juni dari posisi 6 persen saat ini.
Inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen. Sebelumnya berdasarkan data terakhir, inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi Desember yang sebesar 2,61 persen.
“Berkat upaya pemerintah selama beberapa tahun terakhir untuk benar-benar menurunkan harga pangan dengan koordinasi yang lebih baik antarkementerian, pengiriman bahan pangan yang sangat cepat ke berbagai pulau. Kami melihat, inflasi akan berada di rentang target. Jadi, tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan terkait inflasi, setidaknya untuk saat ini,” kata Pranjul.
Namun, menurut dia, terdapat tantangan bagi Indonesia di mana nilai investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) belum terlalu kuat. Ia membenarkan bahwa kondisi ini tidak hanya terjadi pada Indonesia, melainkan juga di pasar negara-negara berkembang pada umumnya.
“Tapi tahun 2025 secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi sedikit lebih baik. Stabilitas ekonomi makro sebagian besar terkendali, tetapi lingkungan global yang tidak stabil akan membuat kita semua waspada,” kata Pranjul.
Adapun secara global, menurut proyeksi HSBC, Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed diperkirakan akan menurunkan suku bunga sebesar 25 bps secara bertahap pada Maret, Juni, dan September 2025. Hal ini akan membuat suku bunga acuan AS berada di kisaran 3,50-3,75 persen pada September 2025.
HSBC memproyeksikan pertumbuhan PDB dunia tahun ini kemungkinan sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2,7 persen. Pertumbuhan ekonomi di Asia, di luar Jepang, diperkirakan tetap tangguh pada kisaran 4,4 persen pada 2025. Sementara pertumbuhan ekonomi di enam besar negara ASEAN (ASEAN-6) diperkirakan akan mencapai 4,8 persen pada tahun ini.
