BLOGINDO

^{_{Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan sambutan pada acara Konferensi Besar Fatayat NU di Jakarta, Jumat (13/12/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga.}}

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) untuk dapat menjadi tempat berlindung yang nyaman bagi perempuan.

Hal itu disampaikan Gibran dalam sambutannya pada acara pembukaan Konferensi Besar Fatayat NU 2024, di Jakarta, Jumat.

“Terima kasih sahabat-sahabat Fatayat NU, saya titip, mohon Fatayat NU juga dapat menjadi shelter yang nyaman untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik, mental dan seksual yang kadang terlambat tertangani karena tidak adanya laporan,” ujar Wapres Gibran.

Wapres meminta bantuan Fatayat NU untuk membantu pemerintah dalam melakukan pencegahan dan deteksi dini kekerasan terhadap perempuan.

Dia berharap Konferensi Besar Fatayat NU dapat menghasilkan gagasan dan inovasi strategis.

Pada kesempatan itu Wapres juga menyatakan bahwa perempuan merupakan tiang negara. Dia mengatakan pemerintahan Kabinet Merah Putih memiliki visi untuk meningkatkan perlindungan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor.

Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah mengatakan Konferensi Besar Fatayat NU diselenggarakan 13-15 Desember 2024.

Menurut Margaret, dalam konferensi itu, Fatayat NU akan mendiskusikan tiga hal, yakni pertama penguatan kaderisasi Fatayat NU, di mana organisasi akan melahirkan strategi penguatan kaderisasi melalui penetapan buku kaderisasi.

Kedua, Fatayat NU menyadari belakangan banyak berita kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh karena itu organisasi akan melakukan penguatan fungsi organisasi dalam mendampingi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.

Ketiga, sebagai organisasi keagamaan, Fatayat NU juga akan membahas beberapa penguatan lembaga Fatayat serta meluncurkan gerakan bersama majelis taklim yang diberi nama Fatimah Zahra.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo

^{_{Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto (kedua kiri) saat beraudiensi dengan Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santosa (kanan), dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Kaharuddin Djenod, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12/2024). (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)}}

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berencana meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) PT Pindad melalui penugasan aparatur sipil negara (ASN).

“Sejalan dengan visi Presiden, saat ini kita harus berkolaborasi dalam memajukan pertahanan nasional dan menggerakkan industri-industri dalam negeri,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12).

Rini menjelaskan bahwa landasan hukum yang mengatur penugasan ASN tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, kata dia, penugasan ASN di PT Pindad dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan PNS Pada Instansi Pemerintah dan di Luar Pemerintah.

“Dari peraturan-peraturan tersebut, kita bisa lihat bahwa prinsip penugasan ASN sudah dirancang sedemikian rupa untuk memperkuat kinerja organisasi, baik dengan optimalisasi peran jabatan tertentu dalam konteks administratif maupun spesifik keahlian,” ujarnya.

Walaupun demikian, dia menekankan pentingnya transparansi berbasis kompetensi dalam menempatkan SDM terkait sebagai kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut.

“Dengan langkah itu, pemerintah yakin ke depannya dapat menghadapi tantangan global, dengan memastikan ASN Indonesia memiliki kemampuan yang relevan dan mumpuni,” katanya.

Sebelumnya, Menteri PANRB didampingi Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menerima audiensi Direktur Teknologi dan Pengembangan PT Pindad Sigit Puji Santosa, dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Kaharuddin Djenod di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (12/12).

^{_{Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dokumentasi Pribadi.}}

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali ke DPRD masing-masing dan pemikiran serupa sudah lama dibahas di internal PAN.

“Kalau Presiden yang memulai mengangkat wacana ini, kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh partai politik yang ada,” kata Saleh di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana, apalagi sudah pernah diterapkan.

Saleh mengatakan bahwa hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

“Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya, tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat,” ujar

Kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat kalau tidak bisa bekerja, menurut dia, malah tidak ada gunanya.

“Hari ini kami menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” tuturnya.

Meski demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.

Kalau mau mudah, lanjut Saleh, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu diubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.

“Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit sebab hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.

Saleh menambahkan, “Yang jelas PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi.”

^{_{Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU (ANTARA FOTO/FAKHRI HERMANSYAH)}}

 Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (13/12) mengalami penurunan Rp17.000, sehingga harga emas per gram kini menjadi Rp1.531.000.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun menjadi Rp1.382.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp824.000.

– Harga emas 1 gram: Rp1.548.000.

– Harga emas 2 gram: Rp3.036.000.

– Harga emas 3 gram: Rp4.529.000.

– Harga emas 5 gram: Rp7.515.000.

– Harga emas 10 gram: Rp14.975.000.

– Harga emas 25 gram: Rp37.312.000.

– Harga emas 50 gram: Rp74.545.000.

– Harga emas 100 gram: Rp149.012.000.

– Harga emas 250 gram: Rp372.265.000.

– Harga emas 500 gram: Rp744.320.000.

– Harga emas 1.000 gram: Rp1.488.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

^{_{DPO Terbaru Harun Masiku yang diterbitkan KPK. ANTARA/HO-KPK.}}

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yudi Purnomo Harahap mengatakan bahwa pemeriksaan Yasonna Laoly yang merupakan mantan Menteri Hukum dan HAM pada zaman Presiden Ke-7 Joko Widodo, sebagai babak baru untuk mengejar Harun Masiku.

Menurut dia, usai vakum beberapa lama setelah pemeriksaan Hasto Sekjen PDIP, kini penyidik KPK di bawah pimpinan AKBP Rossa Purbo Bekti, kembali menggeliat untuk memburu tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara, terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia itu.

Dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, ia membeberkan, penyidik tidak sembarangan memanggil orang untuk diperiksa, apalagi Yasona merupakan mantan pejabat tinggi negara atau high profile, sehingga pastinya penyidik sudah mempunyai bahan atau materi pertanyaan kepada saksi yang dipanggil.

Yudi menduga, pemanggilan Yasonna masih terkait dengan upaya KPK memburu tersangka tersebut.

Bagi dia, tidak masalah Yasonna tidak hadir dalam panggilan terbaru, karena KPK masih bisa menjadwalkan ulang.

Jika berulang kali tidak hadir memenuhi panggilan KPK, maka komisi antirasuah itu bisa saja membawa paksa mantan Menkumham yang merupakan kader PDI Perjuangan itu.

Ia berharap, Harun Masiku bisa segera ditangkap karena ini sudah hampir 5 tahun dia masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) alias buronan, sehingga pemeriksaan Yasonna dianggap sebagai babak baru dalam perburuan tersebut.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly untuk diperiksa sebagai saksi salah satu perkara dugaan korupsi yang disidik oleh komisi antirasuah.

“Betul, ada panggilan kepada Bapak YL untuk besok (Jumat, 13 Desember 2024),” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (12/12).

Tessa belum bisa membeberkan mengenai perkara apa yang membuat Yasonna dipanggil oleh penyidik KPK. Dia mengatakan penyidik KPK belum bersedia membuka detail perkaranya.

KPK juga menerbitkan daftar pencarian orang (DPO) terbaru Harun Masiku yang menampilkan foto-foto terbaru buronan kasus korupsi tersebut

“Untuk ditangkap dan diserahkan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” kata Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/12).

DPO terbaru tersebut menampilkan empat foto baru Harun dengan ciri-ciri tinggi badan sekitar 172 cm dengan ciri khusus berkaca mata, kurus, suara sengau dengan logat Toraja atau Bugis.

Daftar pencarian orang tersebut ditandatangani pada 5 Desember 2024 oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

Masyarakat yang mempunyai informasi soal Harun Masiku bisa menghubungi kantor KPK di nomor 021-25578300.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

^{_{Salah satu petugas Polsek Duren Sawit tengah melakukan pemeriksaan mesin pompa atau dispenser yang meledak di SPBU Pertamina di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam (12/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim}}

Mesin pompa (dispenser) Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam, sekitar pukul 20.45 WIB meledak.

Akibatnya, seorang operator wanita mengalami luka bakar sehingga harus dilarikan ke klinik terdekat.

Salah satu saksi mata, Reynaldi Saputra mengatakan, ledakan terjadi saat operator SPBU baru saja melakukan pengisian bahan bakar ke salah satu mobil.

“Saat meledak, terjadi kobaran api. Petugas secara bersama-sama langsung memadamkan dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR),” ujarnya.

Salah satu operator yang akan melakukan pengisian mengalami luka bakar pada tangan dan wajahnya.

“Korban satu orang mengalami luka bakar. Saat meledak, ada dua unit mobil yang akan melakukan pengisian bahan bakar. Namun, beruntung ledakan itu tidak menyambar ke mobil tersebut,” kata Reynaldi.

Sementara itu, petugas SPBU yang juga korban, Nelly (19) menceritakan, ledakan terjadi secara tiba-tiba usai dirinya mengisi bahan bakar ke salah satu mobil.

“Setelah isi bensin mobil, menaruh nozel ke dispenser langsung meledak,” kata Nelly di klinik dekat SPBU itu.

Nelly mengalami luka bakar pada bagian tangan serta muka akibat sambaran api dari dispenser yang meledak. “Iya keluar api langsung nyamber tangan sama muka,” katanya.

Melihat adanya api pada dispenser pengisian BBM, Nelly bergegas mengambil APAR dengan kondisi tangan terkena luka bakar. “Api tidak membesar karena langsung disemprot dengan APAR​​​​​​” tuturnya.

Belum diketahui pasti penyebab ledakan itu, namun petugas Kepolisian dari Polsek Duren Sawit masih melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi mata.

Garis polisi telah terpasang dan operasional SPBU dihentikan sementara waktu.

^{_{Angkatan Laut Rusia. (Xinhua)}}

 Pejabat Rusia telah memodernisasi komponen Angkatan Laut dalam kekuatan nuklir strategis negara tersebut.

Panglima Tertinggi AL Rusia Alexander Moiseyev pada Kamis (12/12) dalam Forum Arktik Internasional (International Arctic Forum) di St. Petersburg mengatakan kekuatan nuklir AL tersebut berbasis di kawasan Arktik dan wilayah Kamchatka di Rusia timur, sembari menekankan bahwa kesiapan tempur mereka saat ini berada pada tingkat modernisasi tertinggi.

“Kehadiran grup (dari kekuatan) ini, yang menangani tugas-tugas geopolitik global yang penting, akan menempatkan tanggung jawab pada semua partisipan di kawasan ini,” jelas Moiseyev.

Hal itu diharap meningkatkan rasa tanggung jawab bagi semua pihak tanpa terkecuali, termasuk Angkatan Laut Rusia.

“Serta mereka yang berusaha meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut,” ujarnya menambahkan bahwa kekuatan nuklir AL akan tetap menjadi penjamin keamanan nasional Rusia di tingkat global.

Selain itu, Moiseyev menyebutkan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) meningkatkan aktivitas militer mereka di kawasan Arktik, dengan fokus pada pelatihan pasukan dalam kondisi ekstrem, memperluas operasi AL mereka, serta meningkatkan pengintaian udara dan laut.

Kehadiran militer NATO yang terus meningkat di kawasan Arktik semakin mencerminkan niat mereka untuk membendung dominasi Rusia di kawasan tersebut “dengan segala cara yang memungkinkan”, tuturnya.

^{_{Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah) memberikan hormat kepada Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan wapres ke-10 dan ke-12 Muhammad Jusuf Kalla (kanan) usai menyampaikan pidato dalam peringatan puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.}}

Presiden RI Prabowo Subianto mengakui terkesan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Prabowo menyampaikan itu saat memberikan sambutan pada acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.

“Hari ini saya melihat semangat yang baik, terutama dari ketua umum saudara, ketua umum yang baru, beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja saya kira. Karena waktu 2019 sepertinya berada di tim yang lain,” ujar Prabowo.

Walaupun belum kenal terlalu lama, Prabowo mengaku terkesan dengan Bahlil.

“Saya harus akui saya terkesan sama saudara Bahlil, terkesan benar. Beliau saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Serius ini serius, serius,” jelasnya.

Mantan Menteri Pertahanan ini bercerita saat bergabung dalam pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Prabowo mengaku sempat aneh melihat Bahlil dipilih menjadi Menteri Investasi oleh Jokowi. Seorang menteri investasi biasanya lulusan universitas Amerika Serikat atau Inggris.

“Biasanya menteri investasi ya kan, itu lulusan universitas di Amerika, iya ‘kan. Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau enggak Amerika, minimal Inggrislah, Oxford University, Cambridge. Saya sendiri pernah di Harvard, tetapi ke toko buku,” selorohnya.

^{_{Salah satu petugas Polsek Duren Sawit tengah melakukan pemeriksaan mesin pompa atau dispenser yang meledak di SPBU Pertamina di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis malam (12/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim/am.}}

 Polsek Duren Sawit tengah melakukan penyelidikan terkait meledaknya mesin pompa (dispenser) Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Pertamina di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (12/12) malam.

“Sampai dengan saat ini kami Polsek Duren Sawit masih melakukan penyelidikan apa penyebab mesin pompa bensin itu meledak,” kata Kapolsek Duren Sawit AKP Sutikno di Jakarta, Jumat dini hari.

Pihaknya pun telah meminta keterangan saksi dari petugas SPBU yang tengah bekerja pada Kamis (12/12) malam.

“Sudah ada empat orang saksi yang kami periksa. Selanjutnya, kami akan melakukan penyelidikan lebih dalam lagi,” ujarnya.

Aparat kepolisian dari Polsek Duren Sawit pun telah melakukan pengecekan ke tempat kejadian perkara (TKP).

Peristiwa meledaknya mesin pompa SPBU itu terjadi pada Kamis (12/12) malam sekitar pukul 20:45 WIB ketika salah satu operator SPBU tengah melakukan pengisian bahan bakar Pertalite ke salah satu kendaraan roda empat.

“Peristiwa itu berawal dari percikan api dari pompa bensin, sehingga menyebabkan terjadinya ledakan. Api berhasil ditangani oleh petugas SPBU dengan menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), namun salah satu petugas yang melakukan pemadaman mengalami percikan material pompa tersebut, sehingga mengalami luka bakar,” kata Sutikno.

Sebelumnya, petugas SPBU yang juga korban, Nelly (19) menceritakan ledakan terjadi secara tiba-tiba usai dirinya mengisi bahan bakar ke salah satu mobil.

“Setelah isi bensin mobil, menaruh nozel ke dispenser langsung meledak,” kata Nelly di klinik dekat SPBU itu.

Nelly mengalami luka bakar pada bagian tangan serta muka akibat sambaran api dari dispenser yang meledak. “Iya keluar api langsung nyamber tangan sama muka,” katanya.

Melihat adanya api pada dispenser pengisian BBM, Nelly bergegas mengambil APAR dengan kondisi tangan terkena luka bakar. “Api tidak membesar karena langsung disemprot dengan APAR,” tuturnya.

^{Menko PMK Muhadjir Effendy menyaksikan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri soal libur nasional dan cuti bersama tahun 2025 di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (14/10/2024). ANTARA/Asep Firmansyah/aa.}

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengeluarkan surat edaran mengenai pelaksanaan libur nasional dan cuti bersama pada perusahaan yang tertuang dalam SE Menaker RI Nomor M/6/HK.04/XII/2024 Tentang Pelaksanaan Libur Nasional dan Cuti Bersama Pada Perusahaan.

Dalam surat itu Menaker Yassierli menegaskan bahwa pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional hari libur resmi.

“Pekerja atau buruh tidak wajib bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi,” ujar Yassierli dikutip dari surat edaran tersebut.

Pengusaha juga dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari libur nasional atau hari libur resmi untuk pekerjaan yang jenis dan sifatnya harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus menerus. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan nomor KEP.233/MEN/2003 Tentang Jenis dan Sifat pekerjaan yang dijalankan terus menerus.

Dalam edaran itu, Menaker juga mengatakan bahwa pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh pada hari libur nasional atau hari libur resmi berdasarkan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Pemerintah mengimbau agar pengusaha yang mempekerjakan buruh yang menjalankan pekerjaan pada hari libur nasional atau hari libur resmi diwajibkan membayar upah kerja lembur.

Sementara soal pelaksanaan cuti bersama, Menaker mengatakan, ini bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dan peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan.

Serta, pekerja yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka hak cuti uang diambilkan akan mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja/buruh yang bersangkutan.

“Dengan dikeluarkannya surat edaran ini, maka surat edaran nomor M/3/HK.04/V/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama pada Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” jelas Yassierli