BLOGINDO

^{AHY: Badan Otorita Pantura Percepat Tanggul Laut Raksasa, Atasi Ancaman Banjir Rob}

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembentukan Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura bertujuan untuk mempercepat penanganan ancaman banjir rob di pesisir utara Jawa.

Salah satu concern dari adanya pembentukan badan baru ini adalah membangun tanggul laut alias giant sea wall di pantai utara Jawa sebagai antisipasi banjir rob. Namun demikian, Pemerintah menargetkan peran APBN minim untuk merealisasikan proyek tersebut, sehingga diperlukan dukungan dari sektor swasta.

“Saya rasa ini adalah sesuatu yang sangat baik karena kita bisa lebih efektif lagi karena Kemenko IPK kan harus memiliki institusi-institusi yang juga bisa efektif bekerja di lapangan dan inilah badan otorita itu,” ujarnya saat ditemui usai menghadiri acara Pelepasan Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (25/8/2025).

AHY mengatakan, kehadiran Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura akan membuat pekerjaan penanganan ancaman banjir rob di pesisir Jawa bagian utara akan menjadi lebih fokus dan cepat. Sebab akan melibatkan lebih banyak pihak untuk merealisasikan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

“Memang dari awal kan kami yang membantu mengorkestrasinya jadi kita tidak langsung sendiri-sendiri, tetapi justru karena ini melibatkan banyak pihak, adanya Badan Otorita itu bagus sekali menurut saya. Justru saya bisa lebih fokus untuk menggerakkan berbagai stakeholders lainnya,” tambahnya.

link slot gacor

_{Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) bersama Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas imbas gelaran aksi unjuk rasa.}

Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) bersama Kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas imbas gelaran aksi unjuk rasa oleh masyarakat di sekitar Gedung DPR/MPR.

Berdasarkan pantauan Jasa Marga, aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menyebabkan kepadatan di sekitar Jalan Tol Dalam Kota, khususnya jelang akses keluar Tol Senayan atau DPR/MPR.

Mulai pukul 12.55 WIB, terpantau eskalasi aksi hingga memasuki Jalan Tol, namun dapat dikendalikan oleh petugas Kepolisian sehingga Jalan Tol dapat dilalui kembali pada pukul 13.05 WIB.

Sore ini, tepat pukul 17.00 WIB, massa aksi unjuk rasa kembali memasuki Jalan Tol Dalam Kota tepatnya di KM 07+400. Sebagai bentuk pengamanan, atas diskresi Kepolisian, mulai pukul 17.15 WIB dilakukan rekayasa pengalihan lalu lintas. 

Pengguna jalan menuju arah Slipi dialihkan keluar melalui off ramp KM 05+000 dan pengguna jalan menuju arah Cawang dialihkan keluar melalui off ramp KM 12+500.

“Saat ini kendaraan taktis petugas Kepolisian diarahkan menuju lokasi untuk melakukan pengaturan massa,” ujar Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad, Ginanjar Rakhmanto dalam keterangan resmi, Senin (25 Agustus 2025).

kingslot gacor

_{Ini Link Resmi dan Cara Cek Penerima BSU 2025 di info.gtk.dikdasmen.go.id, Cair Dapat Rp600 Ribu (Foto: BRI)}

 Ini link resmi dan cara cek penerima BSU 2025 di info.gtk.dikdasmen.go.id. Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 untuk guru. 

BSU ini disalurkan bukan hanya untuk pekerja, tetapi pemerintah juga menyalurkan BSU kepada temaga pendidik, terutama guru PAUD non-formal yang memenuhi kriteria.

Mengutip unggahan Instagram resmi @puslapdik_dikbud, pengecekan penerima BSU 2025 dapat dilakukan secara online melalui laman info.gtk.dikdasmen.go.id.

Cara Cek Penerima BSU 2025

Guru PAUD non-formal dapat masuk (login) ke laman Info GTK dengan akun masing-masing. Jika terdaftar sebagai penerima, akan muncul notifikasi resmi berbunyi:

“Selamat! Anda Terdaftar Sebagai Penerima BSU Tahun 2025. Berdasarkan hasil verifikasi data oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Anda terdaftar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2025.”

Kriteria Penerima BSU 2025

Adapun sasaran BSU 2025 adalah pendidik PAUD non-formal di Kelompok Belajar (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Pemerintah menyediakan kuota 253.407 penerima di seluruh Indonesia.

Syarat penerima BSU 2025

Kemendikdasmen menetapkan sejumlah kriteria bagi penerima. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Nomor 13 tahun 2025, syarat penerima BSU guru PAUD non-formal adalah sebagai berikut:

– Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)
– ⁠Tidak memiliki sertifikat pendidik
– ⁠Bukan penerima bantuan insentif Kemendikdasmen
– ⁠Bukan penerima bansos dari Kementerian Sosial
– ⁠Bukan penerima BSU dari Kementerian Ketenagakerjaan
– ⁠Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per 30 April 2025 (kategori pekerja upah)
– ⁠Memenuhi beban kerja sesuai aturan Dapodik
– ⁠Berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan
– ⁠Data penerima tidak diusulkan oleh Dinas Pendidikan, melainkan hasil verifikasi dari pembaruan data yang dimasukkan guru melalui Dapodik.

Setelah lolos verifikasi, Ditjen GTK dan Puslapdik akan menerbitkan SK Penerima BSU dan membuatkan rekening di bank penyalur.

kera4d

_{Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi}

Kebakaran sumur minyak rakyat di Blora, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam operasi migas memang sangat berbahaya. Untuk itu, insiden yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia tersebut, harus dijadikan pelajaran penting. 

“Ya, (sangat berbahaya). Kejadian tersebut harus jadi pembelajaran berharga supaya tidak ada korban selanjutnya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Marwan berharap Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi bisa ditinjau ulang. Kasus kebakaran sumur rakyat di Blora, kata dia, seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. 

”Tetap perlu dievaluasi. Kalau ada yang melanggar harus diberi sanksi. Kalau ada yang kurang lengkap harus diperbaiki,” jelasnya. 

Menurut Marwan, kebijakan tersebut harus dilengkapi berbagai persyaratan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai aturan pertambangan, termasuk aspek pertambangan yang baik, good mining practice. Terutama memenuhi aspek-aspek keselamatan kerja. 

Marwan juga membenarkan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di lapangan sangat sulit. Termasuk mengenai aturan bahwa masyarakat hanya boleh menggarap sumur yang sudah ditinggalkan karena tidak layak secara bisnis korporasi. Bukan sumur baru, yang belum diekspolitasi oleh

”Jadi dalam mengeluarkan izin, seharusnya disertai kelengkapan aspek-aspek yang memang ada kaitannya dengan keselamatan kerja dan kepentingan negara serta BUMN. Begitu juga aspek lingkungan, harus diperhatikan,” kata Marwan. 

Tak kalah penting, kata dia, keterlibatan Pemerintah, pejabat, termasuk BUMN, BUMD dan Pemda, untuk menjamin bahwa aturan sudah dijalankan dengan konsisten. ”Dengan demikian, diharapkan tak ada pelanggaran aturan di lapangan,” katanya.

kas138

_{Kasus Kebakaran Sumur Minyak di Blora Jadi Pembelajaran, Jangan Ada Korban Lagi}

Kebakaran sumur minyak rakyat di Blora, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam operasi migas memang sangat berbahaya. Untuk itu, insiden yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia tersebut, harus dijadikan pelajaran penting. 

“Ya, (sangat berbahaya). Kejadian tersebut harus jadi pembelajaran berharga supaya tidak ada korban selanjutnya,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (25/8/2025).

Marwan berharap Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi bisa ditinjau ulang. Kasus kebakaran sumur rakyat di Blora, kata dia, seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh. 

”Tetap perlu dievaluasi. Kalau ada yang melanggar harus diberi sanksi. Kalau ada yang kurang lengkap harus diperbaiki,” jelasnya. 

Menurut Marwan, kebijakan tersebut harus dilengkapi berbagai persyaratan untuk memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai aturan pertambangan, termasuk aspek pertambangan yang baik, good mining practice. Terutama memenuhi aspek-aspek keselamatan kerja. 

Marwan juga membenarkan, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di lapangan sangat sulit. Termasuk mengenai aturan bahwa masyarakat hanya boleh menggarap sumur yang sudah ditinggalkan karena tidak layak secara bisnis korporasi. Bukan sumur baru, yang belum diekspolitasi oleh BUMN. 

Jadi dalam mengeluarkan izin, seharusnya disertai kelengkapan aspek-aspek yang memang ada kaitannya dengan keselamatan kerja dan kepentingan negara serta BUMN. Begitu juga aspek lingkungan, harus diperhatikan,” kata Marwan. 

Tak kalah penting, kata dia, keterlibatan Pemerintah, pejabat, termasuk BUMN, BUMD dan Pemda, untuk menjamin bahwa aturan sudah dijalankan dengan konsisten. ”Dengan demikian, diharapkan tak ada pelanggaran aturan di lapangan,” katanya.

kas138

_{Bahlil: Logam Tanah Jarang Dikelola Negara, Tak Dibuka untuk Umum!}

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, pengelolaan logam tanah jarang tidak lagi dibuka untuk umum, melainkan dikelola langsung oleh negara seiring telah dibentuknya Badan Industri Mineral.

“Ke depan, kebijakan kami di hulunya, bahan bakunya itu, nanti untuk logam tanah jarang tidak kami izinkan dikelola oleh umum, tapi akan dikelola oleh negara. Nanti ada tata kelola sendiri, dan kita tunggu saja aturannya,” ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Bahlil mengatakan badan tersebut dibentuk dengan fokus pada penelitian dan pengembangan industri untuk menciptakan nilai tambah.

Logam tanah jarang, kata dia, memiliki harga yang cukup tinggi, sehingga diperlukan tata kelola khusus yang saat ini tengah disiapkan pemerintah.

“Saya pikir apa yang dilakukan Presiden sangat positif dan bagus, karena Badan Industri Mineral ini kan akan fokus pada penelitian industri untuk ciptakan nilai tambah. Seperti misalnya logam tanah jarang kita kan harganya cukup tinggi,” ucap dia.

Bahlil mengatakan tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan difokuskan pada penyediaan bahan baku, sedangkan produk akhirnya ditentukan oleh badan baru tersebut.

“Kita siapkan bahan bakunya saja, produk akhirnya nanti di Badan Industri Mineral ini yang akan tentukan,” kata dia.

https://descargaton.com

_{Benarkah Pajak Anggota DPR Ditanggung Negara? Ini Faktanya}

Benarkah pajak anggota DPR ditanggung negara? Ini faktanya. Setelah besaran gaji dan tunjangan rumah Rp50 juta hingga tunjangan lainnya, kini muncul isu pajak anggota DPR ditanggung negara.

Sebab, ternyata anggota DPR mengantongi tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) 21 senilai Rp2.699.813. 

Lalu apakah pajak anggota DPR ditanggung negara? Isu pajak yang berkaitan dengan anggota DPR kembali menarik perhatian publik

Fakta-fakta inilah yang mendorong masyarakat untuk mempertanyakan komponen tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 disebutkan bahwa anggota DPR termasuk dalam kategori pejabat negara yang wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. 

Artinya, setiap penghasilan yang diterima anggota DPR tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme PPh Pasal 21 memotong gaji dan tunjangan mereka setiap bulan.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membantah bahwa gaji DPR bebas pajak. Dasarnya adalah Pasal 21 UU Nomor 36 Tahun 2008 yang mengklaim tidak ada pengecualian pemungutan pajak, termasuk untuk pejabat negara.

“Faktanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat negara tetap memiliki kewajiban untuk membayar pajak sebagaimana mestinya,” tulis unggahan bersama di Instagram @cekfakta.ri dengan @ditjenpajakri.

slot gacor 777

_{Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026}

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pembelian LPG 3 kilogram (kg) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP akan berlaku tahun 2026.

“Tahun depan, iya (beli LPG berdasarkan NIK),” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/8/2025).

Bahlil menjelaskan, penerapan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat miskin. Sebab, LPG 3 kg diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Nantinya gas LPG 3 kg hanya boleh dibeli oleh masyarakat yang masuk dalam desil 1 sampai 4. Desil 1 sampai 4 adalah pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling rendah (Desil 1: 0-10%) hingga 40% terendah secara nasional, yang mengindikasikan tingkat kemiskinan dan kerentanan. 

Kelompok desil 1-4 ini umumnya menjadi prioritas penerima bantuan sosial pemerintah seperti PKH dan BPNT karena dianggap paling membutuhkan.

kera4d

_{Profil dan Harta Kekayaan Irvian Bobby Mahendro, Si Sultan Kemnaker yang Kasih Motor Ducati ke Immanuel Ebenezer}

Profil dan harta kekayaan Irvian Bobby Mahendro, si sultan Kemnaker yang kasih motor ducati ke Immanuel Ebenezer. Irvian Bobby Mahendro (IBM) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Sosok Irvian menjadi sorotan setelah dijuluki “Sultan” oleh eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) atau Noel yang turut ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara serupa.

Julukan yang disematkan Noel kepada bawahannya itu ternyata memiliki alasan tersendiri. Ketua KPK Setyo Budianto, mengatakan bahwa Noel menjuluki anak buahnya dengan sebutan “Sultan” karena dianggap sebagai pejabat dengan kekayaan paling besar di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker.

Setyo Budiyanto turut membeberkan bahwa Noel mendapatkan sebuah motor Ducati dari Irvian. “Saat minta motor, IEG ngomong ke IBM, ‘Saya tahu kamu main motor besar. Kalau untuk saya, cocoknya motor apa?'” ujar Setyo, Sabtu (23/8/2025).

Lalu, seperti apa profil dan kekayaan sang sultan Kementerian Ketenagakerjaan ini? Berikut ulasannya

Irvian Bobby Mahendro (IBM) merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1) Teknik Mesin serta Magister (S2) Manajemen. Dalam struktur Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dia dipercaya menduduki jabatan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk periode 2022 hingga 2025.

Menurut laporan resmi LHKPN terakhir pada tahun 2021, Irvian Bobby Mahendro tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp3,9 miliar. Kekayaan itu didominasi oleh aset properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi strategis, serta kepemilikan kendaraan mewah. Berikut rincian kekayaan Irvian:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 145 m2/54 m2 di KAB/KOTA Jakarta Selatan, hibah tanpa akta Rp1,27 miliar
2. Mobil Mitsubishi Pajero Tahun 2016, hasil sendiri Rp335 juta
3. Harta bergerak lainnya Rp75,2 juta
4. Kas dan setara kas Rp2,2 miliar

kas138 daftar

_{Jumlah bank bangkrut di Indonesia terus bertambah.}

Jumlah bank bangkrut di Indonesia terus bertambah. Hingga Agustus 2025, tercatat sudah ada 23 bank yang resmi ditutup Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terbaru, izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Disky Suryajaya dicabut berdasarkan Keputusan Nomor KEP-58/D.03/2025 pada 19 Agustus 2025.

BPR Disky Suryajaya yang berlokasi di Jalan Medan–Binjai Km 14,6, Komplek Padang Hijau Blok A No. 18, Kabupaten Deliserdang, Sumatra Utara, menjadi nama terbaru dalam daftar panjang bank yang tumbang.

Setelah izin resmi dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) langsung menyiapkan skema pembayaran klaim nasabah. Proses ini memerlukan rekonsiliasi dan verifikasi data hingga 90 hari kerja, dan seluruh dana pembayaran dijamin sepenuhnya oleh LPS.

Sepanjang tahun 2025 saja, sudah ada tiga bank yang ditutup OJK. Selain BPR Disky Suryajaya, sebelumnya ada BPRS Gebu Prima di Medan yang izinnya dicabut pada April 2025, serta BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, yang ditutup pada Juli 2025.

Jika ditarik lebih jauh, sejak 2024 ada 33 bank di Indonesia yang bangkrut, sebagian besar adalah BPR yang tersebar di Jawa, Sumatra, Bali, hingga Papua Barat. Beberapa di antaranya yaitu BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), BPR Usaha Madani Karya Mulia, hingga BPR Arfak Indonesia.

Meski ukuran BPR relatif kecil dibanding bank umum nasional, penutupan bank tetap memunculkan kekhawatiran bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi nasabah utama.

kas138