Hashim Sebut 44 Juta Keluarga Miskin di RI dan 27 Juta Rumah Tak Layak Huni
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menjadi harapan terakhir dalam mewujudkan berjalannya proses pemerintahan yang demokratis di era kepempimpinan Prabowo Subianto, 20 Oktober mendatang.
Peneliti Politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar mengatakan keberadaan PDIP di luar pemerintahan akan mewujudkan fungsi check and balances pemerintahan, mengingat posisi partai banteng sebagai partai politik pemenang di pemilihan legislatif lalu, serta kadernya yang menjadi Ketua DPR.
Secara posisi, PDIP adalah partai yang paling kuat untuk mengimbangi dan mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo,” kata Usep saat dihubungi, Sabtu, 12 Oktober 2024.
Menurut Usep, meski jalan yang harus ditempuh PDIP amat berat untuk menjadi partai di luar pemerintahan. Akan tetapi, sikap PDIP akan menjadi investasi suara bagi kontestasi elektoral di 2029. Ia menyebut perolehan suara PDIP akan bertabur apabila mampu menjadi partai pengawas pemerintahan Prabowo Subianto.
“Sikap PDIP setelah pertemuan Prabowo-Mega akan jadi penentunya. Jika berani jadi oposisi, artinya PDIP bersama rakyat yang otomatis akan mempercayakan suaranya ke PDIP di 2029 nanti,” ujar dia.
Ketua bidang Ideologi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia perpolitikan. Hal ini merespons ihwal pertanyaan mengenai sikap PDIP yang akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau berada di luar pemerintahan.
“Semuanya masih memungkinkan. Nanti akan kami pikirkan itu,” kata Djarot.
Mengenai pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Djarot mengatakan hal tersebut tengah dipersiapkan. Namun, ia belum menjawab lugas ihwal rincian waktu, tempat dan apa pembahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kedua tokoh bangsa tersebut.